Pelaksana tugas koordinator kemanusiaan untuk PBB, Andrew Kirkwood, mengatakan kepada awak media di Yangon bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tetap mempertahankan posisi awal dalam isu Myanmar, bahwa "aksi kolektif diperlukan dari jajaran anggota Dewan Keamanan."
Guterres menyuarakan kembali pesan tersebut pada Jumat kemarin, dengan mengatakan bahwa "respons kuat internasional sangat diperlukan" untuk menghentikan aksi kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar kepada demonstran.
"Banyak orang di sini membawa plakat bertuliskan, 'berapa banyak korban tewas lagi?'" ucap Kirkwood. "Masyarakat (Myanmar) sangat menantikan aksi internasional dalam hal sanksi. Sebagian orang di sini juga ingin melihat pasukan penjaga perdamaian," lanjut dia, dilansir dari laman Al Arabiya pada Sabtu, 20 Maret 2021.
Menurut Kirkwood, sebagian masyarakat Myanmar cenderung frustrasi dengan minimnya respons internasional sejauh ini. Mereka menilai komunitas global hanya mampu melontarkan kecaman tanpa melakukan aksi nyata dalam menghentikan kebrutalan pasukan keamanan.
Kudeta militer terjadi di Myanmar pada 1 Februari lalu, yang diawali penahanan sejumlah tokoh penting termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Aksi protes masif berlangsung sejak awal kudeta hingga saat ini. Berdasarkan catatan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) pada Sabtu ini, jumlah demonstran tewas di tangan pasukan keamanan Myanmar telah mencapai 237.
Baca: Jumlah Korban Tewas Demo Menentang Kudeta Myanmar Jadi 237
Junta militer Myanmar memperketat layanan internet di seantero negeri, sehingga kantor berita semakin kesulitan dalam memverfikasi kabar apapun. Junta juga telah mencabut izin operasi lima media lokal Myanmar.
Seorang jurnalis dari kantor berita BBC telah ditahan sekelompok orang di ibu kota Naypyidaw. BBC masih berusaha melacak keberadaan jurnalis tersebut hingga saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
