Militer Myanmar atau Tatmadaw mengaku melakukan kudeta atas dasar tuduhan kecurangan pemilu 2020. Kudeta dimulai dengan penahanan sejumlah pejabat negara, termasuk pemimpin de fact Aung San Suu Kyi.
"Ada dampak regional yang ditimbulkan kudeta di Myanmar, terutama kepada citra ASEAN," ucap Lidya C. Sinaga, ahli kajian ASEAN P2 Politik LIPI dalam dialog virtual di Jakarta pada Rabu, 17 Februari 2021.
"Terjadinya kudeta ini telah mencederai prinsip-prinsip di Piagam ASEAN," lanjutnya.
Prinsip dalam Piagam ASEAN meliputi komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan konstitusional. "Piagam ASEAN ini mengikat secara hukum kepada masyarakat ASEAN," sebut Lidya.
Menurutnya, semangat ASEAN sebagai satu komunitas dan masyarakat kawasan harus mampu memujudkan perdamaian. Namun ia menyebut hubungan damai ini bukan hanya antar negara di kawasan, tapi juga antar masyarakat dalam negeri di masing-masing anggota ASEAN.
"Dalam hal ini ASEAN jelas berkepentingan untuk mendorong situasi normal di Myanmar," tutur Lidya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI juga menyerukan Myanmar untuk menerapkan prinsip-prinsip Piagam ASEAN. Kemenlu RI menyarankan agar "perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum (2020) kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia."
"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," ungkap Kemenlu RI.
Baca: PBB Khawatir Militer Myanmar Lakukan Kekerasan Parah kepada Pedemo
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
