Eropa tertarik meningkatkan perdagangan dengan ASEAN, yang menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.
"Ada kebutuhan bagi orang Eropa untuk terhubung kembali dengan ASEAN, salah satu kawasan paling dinamis di dunia," kata Prancis.
Dikutip dari Channel News Asia, Uni Eropa telah melakukan dorongan diplomatik secara global melawan Rusia karena invasinya mengirimkan gelombang kejutan ekonomi dan politik ke seluruh dunia.
Namun, 10 negara ASEAN terbagi dalam tanggapan mereka terhadap perang Rusia di Ukraina. Singapura mengikuti sanksi Barat terhadap Rusia, sedangkan Vietnam dan Laos memiliki hubungan militer dekat dengan Moskow, walaupun tetap netral seperti yang lainnya.
Sementara Eropa mendesak tanggapan yang lebih keras terhadap Rusia, ada 'raksasa global' lain yang menjulang di atas pertemuan tersebut. Klaim Tiongkok atas Laut China Selatan membuat negara tetangganya berseberangan dan memicu kekhawatiran di Eropa atas arus perdagangan melalui jalan utama global tersebut.
Namun, Beijing tetap menjadi mitra dagang terbesar bagi ASEAN. Melihat hal ini, Uni Eropa menginginkan jadi mitra yang dapat diandalkan untuk ekonomi dinamis Asia Tenggara.
UE dan ASEAN masing-masing adalah mitra dagang terbesar ketiga. Eropa melihat kawasan Asia Tenggara sebagai 'sumber utama bahan baku' dan ingin meningkatkan akses ke pasar yang sedang berkembang pesat.
ASEAN dan UE menangguhkan dorongan mereka untuk kesepakatan perdagangan bersama lebih dari satu dekade lalu dan Brussel telah berfokus pada kesepakatan yang mencolok dengan masing-masing anggota.
Sejauh ini kesepakatan dengan Vietnam dan Singapura telah tercapai. Tetapi blok tersebut ingin membuat kemajuan dengan ekonomi terbesar ASEAN, Indonesia, dan melanjutkan pembicaraan dengan Malaysia, Filipina, dan Thailand.
Krisis di negara anggota ASEAN, Myanmar, juga akan muncul karena tetangga regionalnya telah berjuang untuk menenangkan pertumpahan darah di negara yang diperintah junta itu. Tetapi tidak ada wakil dari Myanmar yang datang ke KTT, karena penguasa militernya tidak diundang.
Salah satu isu yang berisiko mengaburkan diskusi adalah undang-undang baru di Indonesia yang mengkriminalisasi seks di luar nikah yang telah menimbulkan ketakutan bagi pengunjung asing ke negara tersebut.
Seorang pejabat Uni Eropa mengatakan, masalah ini kemungkinan akan diangkat dengan Presiden Joko Widodo. "Saya pikir, bahkan dari sudut pandang investasi, ada pertanyaan apakah undang-undang ini akan mendorong lebih banyak orang untuk berkunjung," katanya.
Sementara itu, pekan ini Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiarej mengatakan, turis tetap dapat masuk ke Indonesia tanpa perlu takut. Sebab, pasal terkait dengan seks di luar pernikahan hanya dapat dipakai jika salah satu dari - suami/istri dalam hubungan perkawinan dan orang tua/anak dalam hubungan non-perkawinan - yang mengadukan. Jika tidak, maka tak akan terjadi proses apapun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
