Sumpah Pimpinan Junta Myanmar, Tidak Akan Berhenti Bertindak Keras

Naypyidaw: Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing bersumpah tidak akan berhenti memberikan tindakan keras terhadap lawan. Ia bersikeras militer akan mengadakan pemilihan beberapa pekan setelah mengakui tidak cukup wilayah untuk memungkinkan pemungutan suara.
 
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi lebih dari dua tahun lalu setelah membuat klaim penipuan pemilu yang tidak berdasar.
 
Kudeta memicu pertempuran baru dengan pemberontak etnis dan melahirkan lusinan "Pasukan Pertahanan Rakyat" (PDF) anti-junta, dengan sebagian besar negara sekarang dilanda pertempuran dan ekonomi compang-camping.
Militer, kata dia, akan mengambil "tindakan tegas" terhadap lawan-lawannya dan pemberontak etnis yang mendukung mereka. Min Aung Hlaing mengatakannya kepada sekitar 8.000 anggota militer yang menghadiri parade tahunan Hari Angkatan Bersenjata di ibu kota yang dibangun militer, Naypyidaw.
 
"Tindakan teror NUG dan antek-anteknya yang disebut PDF perlu ditangani untuk kebaikan dan semuanya," katanya mengacu pada 'Pemerintah Persatuan Nasional' (NUG), sebuah badan yang didominasi oleh anggota parlemen yang digulingkan yang bekerja untuk membalikkan kudeta.
 
"Junta kemudian akan mengadakan pemilihan yang bebas dan adil setelah keadaan darurat selesai," sambung dia, dikutip dari Channel News Asia, Senin, 27 Maret 2023.
 
Bulan lalu, militer mengumumkan perpanjangan keadaan darurat dua tahun dan penundaan pemilihan yang telah dijanjikan akan diadakan pada bulan Agustus. Pasalnya, mereka tidak cukup menguasai negara untuk diadakannya pemungutan suara.
 
"Ketenangan dan stabilitas sangat penting sebelum pemilihan apa pun dapat dilanjutkan," kata Min Aung Hlaing pada parade tersebut.
 
Hari Angkatan Bersenjata memperingati dimulainya perlawanan lokal terhadap pendudukan Jepang selama Perang Dunia II, dan biasanya menampilkan parade militer yang dihadiri oleh perwira dan diplomat asing.
 
Pada Jumat lalu, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap dua orang dan enam entitas yang terkait dengan militer Myanmar.
 
Mereka dituduh memungkinkan kekejaman yang berkelanjutan, termasuk melalui impor, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar jet ke militer.
 

 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id