"Mereka datang untuk urusan internal dengan perwakilan Afghanistan di Jakarta," kata Faizasyah kepada Medcom.id, Rabu, 26 Juli 2023.
"Sifat kunjungan informal," lanjutnya.
Faizasyah mengatakan, tidak ada pertemuan dengan pemerintah atau pihak Kementerian Luar Negeri. Namun, laman AFP melaporkan, Kabul mengatakan mereka mengadakan pertemuan dengan politisi di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia itu.
Tetapi wakil juru bicara kementerian luar negeri Afghanistan, Hafiz Zia Ahmad, dalam tweet-nya pada 14 Juli mengatakan, salah satu diplomat top pemerintah memimpin "delegasi" ke Indonesia.
“Delegasi mengadakan pertemuan dan diskusi yang bermanfaat dengan beberapa cendekiawan, politisi, dan pengusaha di Indonesia untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi bilateral,” tulisnya.
Pejabat itu tidak mengungkapkan politisi Indonesia mana yang bertemu dengan delegasi Afghanistan.
Pemerintahan Taliban yang merebut kembali kekuasaan pada Agustus 2021 sedang mencoba untuk menopang pengakuan kekuasaannya di seluruh dunia Islam, termasuk mendekati Indonesia untuk meningkatkan hubungan politik dan ekonomi.
Tetapi Indonesia belum mengakui legitimasi pemerintah Taliban Afghanistan sejak melanjutkan pemerintahannya dua dekade setelah pasukan pimpinan AS menggulingkan rezimnya.
Solidaritas agama
Hubungan antara kedua negara mayoritas Muslim ini telah lama didasarkan pada solidaritas agama, dan pada tahun 2018 Presiden Joko Widodo mengunjungi mitranya dari Afghanistan saat itu, Ashraf Ghani, pemimpin yang melarikan diri saat Taliban menguasai Kabul.Ahmad dalam cuitannya mengatakan perwakilan Afghanistan juga bertemu dengan diplomat dari Sri Lanka, Bangladesh dan Singapura selama berada di Jakarta.
Pemerintah Taliban tidak diakui secara resmi oleh negara atau badan dunia mana pun, dan hanya segelintir negara yang hadir di Afghanistan.
Jakarta membuka kembali kedutaannya di Kabul tahun lalu setelah ditutup setelah pengambilalihan oleh Taliban.
Dalam beberapa bulan terakhir, otoritas Taliban telah menutup salon kecantikan wanita dan melakukan setidaknya dua eksekusi publik saat mereka menerapkan sepenuhnya semua aspek interpretasi mereka tentang syariah, atau hukum Islam.
Sebuah laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB bulan lalu oleh pelapor khusus Afghanistan Richard Bennett mengatakan bahwa penguasa negara itu mungkin "bertanggung jawab atas apartheid gender," memperburuk nasib perempuan dan anak perempuan di bawah versi hukumnya yang keras.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
