Presiden Jokowi sebelumnya telah diundang dalam beberapa kali pertemuan yang diinisiasi oleh Presiden AS Joe Biden. Antara lain KTT mengenai covid-19 serta KTT mengenai energi dan perubahan iklim.
“Menurut pihak Amerika Serikat, Summit for Democracy ini diselenggarakan dengan tujuan untuk merevitalisasi nilai-nilai demokrasi, perlindungan HAM, dan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk di masa pandemi, di mana negara dunia menghadapi tantangan yang khusus,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan virtual, Kamis, 9 Desember 2021.
Presiden diundang untuk berbicara dua sesi. Sesi pertama pada Kamis malam, Presiden diundang untuk berbicara dalam sesi interaktif dialog.
Terdapat 12 kepala negara/kepala pemerintahan yang diundang bersama Presiden Jokowi di dalam sesi interaktif tersebut. Dalam sesi interaktif tersebut, Presiden Jokowi diminta berbagi pengalaman kontribusi Indonesia dalam demokrasi di Asia Tenggara dan kawasan Asia pada umumnya.
“Dalam dialog interaktif tadi Presiden antara lain menyampaikan bahwa tepat pada hari ini (9 Desember) Indonesia menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) dan Presiden menyampaikan forum ini sudah berlangsung 14 tahun ,” sebut Menlu Retno.
Presiden, lanjut Retno, menyampaikan bahwa pelaksanaan BDF merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan dan global. Presiden juga menyampaikan komitmen Indonesia terkait demokrasi melebihi batas negara.
"BDF didesain sebagai forum berbagi perspektif mengenai demokrasi secara inklusif tanpa harus saling menyalahkan,” tegas Menlu.
Baca: Tutup BDF 14, Wamenlu Cerita Dampak Buruk Pandemi Covid-19 bagi Bali
Kepala Negara juga menyampaikan BDF merupakan forum terbaik untuk memperkokoh demokrasi dan mengelola berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia. Dia yakin demokrasi adalah sebuah nilai yang universal. Namun aspirasi nilai dan keputusan masyarakat perlu dipelihara.
Presiden menyampaikan bahwa bersama dengan negara-negara ASEAN lain, Indonesia juga terus mendorong kemajuan demokrasi di Asia Tenggara. Salah satu isu di ASEAN yang menarik perhatian adalah situasi di Myanmar setelah kudeta.
“Myanmar menurut Presiden akan dapat dipulihkan melalui dialog inklusif. Selanjutnya Presiden juga menyampaikan di Afghanistan, Indonesia juga terus kontribusi untuk pemberdayaan perempuan, demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Afghanistan,” imbuh Menlu Retno.
Di bagian penutup, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia meyakini pemajuan demokrasi hak asasi manusia dan good governance dapat tumbuh dan berkembang. Kerja sama juga dikedepankan
“Jadi sekali lagi Presiden menekankan pentingnya kerja sama untuk kemajuan demokrasi hak asasi manusia dan good governance,” pungkas Menlu Retno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
