Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah di Nusa Dua, Bali. Foto: Medcom.id/Willy Haryono
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah di Nusa Dua, Bali. Foto: Medcom.id/Willy Haryono

BDF 2020 Bahas Keseimbangan Demokrasi dan Penanganan Covid-19

Willy Haryono • 09 Desember 2020 12:16
Nusa Dua: Bali Democracy Forum ke-13 pada 10 Desember 2020 sudah di depan mata. Sejauh ini, sebanyak 25 kepala delegasi sudah mengonfirmasi kehadiran dalam BDF ke-13 yang akan digelar secara hibrida, yakni tatap muka dan virtual.
 
Baca: Demokrasi Tetap Relevan di Tengah Pandemi Covid-19.
 
Sesuai tema ‘Democracy and COVID-19 Pandemic’ BDF 2020 akan membahas kaitan antara demokrasi dan pandemi virus korona (covid-19).

"Tema besarnya adalah Bali Democracy Forum dikaitkan dengan covid-19. Yang akan didengarkan nanti adalah bagaimana negara-negara, utamanya di kawasan Asia Pasifik, mencari keseimbangan antara pelaksanaan demokrasi dan menyelesaikan tantangan-tantangan covid-19," kata Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah di Nusa Dua, Bali pada Rabu, 9 Desember 2020.
 
"Yang diutamakan adalah bagaimana masing-masing negara merespons dan juga membangun ketahanan atau resilient (terhadap covid-19)," sambungnya.
 
Faizasyah mengatakan, merespons covid-19 bukan perkara mudah bagi semua negara, tak terkecuali Indonesia. Karena adanya pandemi covid-19, kehidupan masyarakat terganggu oleh berbagai pembatasan di bidang kesehatan. "Dari sisi tradisi demokrasi, pembatasan ini mengurangi hak-hak dan kebebasan bermasyarakat," tutur Faizasyah.
 
Namun ini bukan berarti demokrasi terhenti begitu saja akibat pandemi. Keseimbangan demokrasi dan penanganan virus korona covid-19 dapat terlihat dari berlangsungnya pemilihan kepala daerah 2020 pada Rabu ini. Faizasyah menilai berlangsungnya pilkada dapat merefleksikan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan tersebut.
 
"Demokrasi tetap berjalan, namun realitas covid-19 juga harus disikapi dengan bijak. Bagaimana kita tetap menjaga kepastian protokol kesehatan dan juga pelaksanaan hak-hak berdemokrasi di masyarakat," ucap Faizasyah.
 
Dari 25 delegasi yang sudah mengonfirmasi kehadiran, beberapa di antaranya adalah duta besar dari Uni Eropa, Afghanistan, Belanda, dan Ethiopia. Karena berlangsung secara hibrida, batas maksimal delegasi yang dapat hadir secara fisik di lokasi penyelenggaraan BDF 2020 berjumlah 50 orang.
 
Sebagian besar dari delegasi yang hadir secara fisik adalah perwakilan negara-negara sahabat yang berbasis di Jakarta. Sementara peserta lain, yang berjumlah lebih dari 100, dapat mengikuti jalannya BDF 2020 secara virtual.
 
"Pembelajaran proses menjalankan diplomasi dalam beberapa bulan terakhir lebih memaksimalkan teknologi informasi. Namun karena kita kini terbiasa menjalankan protokol kesehatan, mekanisme fisik pun bisa dilakukan selama kita tetap patuh. Ini pelajaran bagaimana kita mensiasati pandemi," ungkap Faizasyah.
 
BDF 2020 akan menghadirkan tujuh pernyataan VIP secara virtual, termasuk dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan