"Setiap tuduhan harus dibuktikan. Karena itu, investigasi yang menyeluruh, kredibel dan transparan harus dilakukan," kata juru bicara Kemenlu RI Lalu Muhamad Iqbal, Selasa, 30 Januari 2024.
Sekjen PBB, kata Iqbal, telah menginstruksikan Office of Internal Oversight Service (OIOS) untuk melakukan investigasi. "Kita tunggu hasilnya," ucap dia.
"Indonesia menyayangkan keputusan sejumlah negara donor yang langsung menunda dukungan keuangan kepada UNRWA sebelum tuduhan itu dibuktikan," tutur Iqbal.
Langkah penangguhan pendanaan UNRWA dikhawatirkan akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza, yang sebelum era perang pun sudah sangat sulit.
Saat ini, sepuluh negara termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris dan Jepang, telah menghentikan pendanaan ke UNRWA setelah Israel menuduh beberapa pegawai badan PBB itu terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada Oktober tahun lalu.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bertekad meminta pertanggungjawaban pegawai PBB yang terlibat dalam aksi teror. Namun ia juga mengimbau negara-negara yang telah menangguhkan pendanaan untuk menjamin kelangsungan operasi UNRWA.
Guterres menegaskan UNRWA merupakan badan vital yang menentukan kehidupan sekitar dua juta warga sipil di Gaza.
Baca juga: Kecam Penangguhan Dana UNRWA, Liga Arab: Sama Saja Hukum Warga Palestina
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
