Menurut Vatikiotis, Menlu Retno melanjutkan tradisi yang sejak lama dilakukan Indonesia untuk ikut menyelesaikan persoalan yang terjadi di kawasan ASEAN. Ketika terjadi krisis di Kamboja pada 1980-an, Indonesia juga mengambil inisiatif untuk ikut menyelesaikannya.
“Menlu Retno Marsudi melanjutkan tradisi panjang Indonesia untuk secara aktif dan menjalankan ‘shuttle diplomacy’ guna menyelesaikan krisis di kawasan. Seperti dulu dilakukan untuk Kamboja pada 1980-an, penekanannya adalah pada upaya persuasi dan mencari solusi terbaik,” kata Vatikiotis yang pernah menjadi Editor Far Eastern Economic Review.
Menlu Indonesia selama dua pekan terakhir melakukan perjalanan ke Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand untuk menyamakan pandangan negara-negara ASEAN tentang bagaimana mencari jalan terbaik menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Menlu Retno berharap, krisis di Myanmar bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus menimbulkan tetesan darah.
Mantan Perdana Menteri Australia Kevin Ruud mendukung langkah yang dilakukan Menlu Retno dan ASEAN untuk ikut serta menyelesaikan krisis yang sedang terjadi di Myanmar.
“Masyarakat internasional mempunyai tanggung jawab yang sama seperti dilakukan ASEAN, untuk menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada militer Myanmar bahwa jika mereka melakukan tindakan kekerasan dalam skala besar atau tindakan kekerasan apa pun kepada rakyat Myanmar, maka mereka akan menghadapi aksi internasional yang sangat masif,” ujar Ruud dalam wawancaranya dengan BBC.
Mantan PM Australia itu tidak sependapat dengan pandangan bahwa langkah yang dilakukan ASEAN untuk berkomunikasi dengan pejabat Myanmar sebagai legitimasi terhadap junta militer di sana.
“Kita harus berupaya dengan berbagai cara untuk bisa berkomunikasi secara efektif dan jelas kepada militer Myanmar,” tambah Ruud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
