Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan PM Singapura Lee Hsien Loong di Bintan, 25 Januari 2022. Foto: Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan PM Singapura Lee Hsien Loong di Bintan, 25 Januari 2022. Foto: Biro Pers Setpres

Pengamat Menilai Kesepakatan FIR Perlu Diakses Dahulu oleh Publik

Internasional Jokowi indonesia-singapura Singapura lee hsien loong Flight Information Region (FIR)
Achmad Zulfikar Fazli • 26 Januari 2022 06:07
Jakarta: Perjanjian Penyesuaian pengelolaan wilayah udara atau Flight Information Region (FIR) telah ditandangani oleh Indonesia dan Singapura pada 25 Januari 2022. Pemerintah mengklaim FIR yang berada diatas Kepulauan Riau dan sekitarnya telah berada dibawah kendali Indonesia dan tidak lagi Singapura.
 
Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, klaim ini tentu sulit diketahui kebenarannya sebelum secara cermat Perjanjian Penyesuaian FIR dipelajari. Saat ini perjanjian tersebut belum dapat diakses oleh publik.
 
Bila saatnya perjanjian ini hendak disahkan oleh DPR maka publik akan mendapat akses. Namun bila merujuk pada siaran pers Kemenko Marves dan berbagai pemberitaan di Singapura sepertinya kendali FIR belum berada di Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Tegas! Indonesia Ambil Alih Atur Ruang Udara Kepulauan Riau dari Singapura.
 
Ada tiga alasan untuk ini. Pertama, Siaran Pers Kemenko Marves menyebutkan di ketinggian 0-37,000 kaki di wilayah tertentu dari Indonesia akan didelegasikan ke otoritas penerbangan Singapura.
 
Ini yang oleh media Singapura disebut hal yang memungkinkan bagi Bandara Changi untuk tumbuh secara komersial dan menjamin keselamatan penerbangan.
 
“Kedua, menurut media Singapura, seperti channelnewsasia, maka pendelegasian diberikan oleh Indonesia untuk jangka waktu 25 tahun,” sebut Hikmahanto dalam keterangannya yang diterima Medcom.id, Rabu 26 Januari 2022.
 
“Repotnya jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua negara. Ini berarti pemerintah Indonesia tidak melakukan persiapan serius untuk benar-benar mengambil alih FIR diatas Kepulauan Riau,” jelasnya.
 
“Apakah 25 tahun tidak terlalu lama? Lalu tidakkah perpanjangan waktu berarti tidak memberi kepastian,” tanyanya.
 
Lebih lanjut Hikmahanto menambahkan, memang konsep FIR bertujuan untuk keselamatan penerbangan, namun pada kenyataannya Bandara Changi dapat mencetak keuntungan besar bila FIR diatas Kepulauan Riau masih dikendalikan oleh Singapura.
 
Dia menegaskan, FIR atas ruang udara suatu negara yang tunduk pada kedaulatan negara bisa saja dikelola oleh negara lain. Hanya saja bila dikelola oleh negara lain menunjukkan ketidakmampuan negara tesebut dalam pengelolaan FIR yang tunduk pada kedaulatannya.
 
Bagi Indonesia muncul sejumlah pertanyaan atas Perjanjian Penyesuaian FIR, antara lain, apakah hingga saat ini Indonesia belum dapat mengelola FIR diatas Kepulauan Riau?
 
Apakah butuh 25 tahun lagi untuk akhirnya bisa? Ataukah 25 tahun tersebut mungkin tidak mencukupi sehingga perlu untuk diperpanjang lagi?
 
“Lalu menjadi pertanyaan dimanakah kehormatan Indonesia sebagai negara besar bila tidak mampu mengelola FIR diatas wilayah kedaulatannya dan menjamin keselamatan penerbangan berbagai pesawat udara,” sebutnya.
 
“Apakah Indonesia rela bila Changi terus berkembang secara komersial karena FIR diatas Kepulauan Riau dipegang oleh Singapura dan tidak Soekarno Hatta?,” tuturnya.
 
“Berbagai pertanyaan ini yang mungkin akan ditanyakan oleh Komisi 1 DPR saat Perjanjian Penyesuaian FIR dibahas untuk pengesahan,” pungkasnya.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif