Pemilu sebelumnya, yang dilakukan pada November 2020, dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Namun, militer melakukan kudeta usai membuat tuduhan yang tidak berdasar mengenai penipuan pemilihan umum.
Keadaan darurat yang diberlakukan junta akan berakhir pada akhir Januari, setelah itu otoritas negara bagian konstitusi harus menggerakkan rencana untuk mengadakan pemilihan baru -- meskipun belum ada tanggal yang diberikan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Partai yang ada dan calon partai memiliki waktu 60 hari untuk mendaftar ke komisi pemilihan yang didukung junta," demikian dilaporkan AFP, Jumat, 27 Januari 2023.
Aturan baru ini diterbitkan dalam laporan Global New Light of Myanmar yang disokong negara. Undang-undang baru untuk partai politik ini disetujui junta pada Kamis kemarin.
Baca juga: PBB: Kudeta Militer Picu Peningkatan Produksi Opium Myanmar
"Setiap partai nasional harus berjanji bahwa setidaknya 100.000 anggota partai akan dikerahkan dalam waktu 90 hari setelah pendaftaran diberikan," kata aturan baru itu.
"Dan partai harus membuka kantor di setidaknya setengah dari kotapraja negara dalam waktu 180 hari," sambung aturan tersebut.
Aturan tersebut tidak memberikan perincian tentang bagaimana angka-angka itu akan diverifikasi di seluruh negara yang dilanda krisis, di mana militer berjuang untuk menghancurkan perlawanan terhadap kudeta dan kelompok hak asasi manusia menuduhnya melakukan intimidasi besar-besaran.
Kepala Junta Min Aung Hlaing bersikeras awal bulan ini militer akan mengadakan pemilihan multi-partai yang "bebas dan adil", beberapa hari setelah pengadilan meningkatkan hukuman penjara tokoh demokrasi Suu Kyi menjadi 33 tahun.
Amerika Serikat mengatakan, setiap pemilihan di bawah junta akan menjadi "pemilu palsu". Sementara Moskow, sekutu utama dan pemasok senjata mengatakan, akan mendukung rencana pemungutan suara.
Beberapa partai regional yang lebih kecil telah mengindikasikan bahwa mereka mungkin mencalonkan diri, sementara Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer telah mengadakan acara di seluruh negeri dalam beberapa pekan terakhir.
"Komisi pemilihan yang ditunjuk junta sedang berdiskusi dengan partai politik tentang perwakilan proporsional," kata pemimpin junta bulan ini.
Analis mengatakan junta mungkin membatalkan sistem first-past-the-post yang melihat Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi memenangkan mayoritas besar pada 2020 dan 2015.
Lebih dari 2.800 orang tewas dan lebih dari 17.000 ditangkap sejak kudeta hampir dua tahun lalu, menurut kelompok pemantau di Myanmar.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
