Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD (kiri) bersama Menlu Retno Marsudi saat membuka APSC ke-27 di Jakarta, Senin, 4 September 2023. (Mast IRHAM / POOL / AFP)
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD (kiri) bersama Menlu Retno Marsudi saat membuka APSC ke-27 di Jakarta, Senin, 4 September 2023. (Mast IRHAM / POOL / AFP)

Buka APSC, Mahfud Sebut Masalah Myanmar Tinggalkan Dampak Negatif ke ASEAN

Marcheilla Ariesta • 04 September 2023 13:39
Jakarta: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD membuka 27th ASEAN Political Security Community (APSC) Council Meeting. Menurut Mahfud, saat ini ASEAN terus menghadapi ketidakpastian dan kekuatan organisasi ini ditantang krisis demi krisis.
 
"Secara internal, kemajuan yang tidak signifikan di Myanmar meninggalkan dampak negatif bagi ASEAN," kata Mahfud dalam pertemuan APSC di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin, 4 September 2023.
 
Menurutnya, pencapaian dalam mengimplementasikan Cetak Biru APSC 2025 dibayangi oleh belum adanya kemajuan dalam penyelesaian permasalahan Myanmar.

"Secara eksternal, ketegangan dan persaingan geopolitik semakin meningkat," ucapnya.
 
Hal tersebut, kata Mahfud, dapat menyebabkan konflik terbuka yang terpaksa dihadapi wilayah ini. Selain itu, sambung Mahfud, dampak kemanusiaan dan sosial ekonomi dari perang Rusia-Ukraina patut menjadi peringatan.
 
"Kita tidak boleh membiarkan situasi yang sama terjadi di kawasan kita dan menghambat kemajuan yang telah dicapai ASEAN sejak tahun 1967," ujarnya.
 
"Jika kita tidak mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan ini, relevansi kita bisa terganggu," tegas Mahfud.

Tantangan di Kawasan

Ia menambahkan, sebagai Dewan yang diberi mandat untuk kerja sama Politik-Keamanan di ASEAN, negara anggota tidak boleh melupakan tantangan-tantangan spesifik di kawasan Asia Tenggara.
 
Mahfud mengingatkan adopsi Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia (TIP) yang disebabkan oleh Penyalahgunaan Teknologi.
 
"Sudah waktunya bagi kita untuk mendorong penerapannya oleh badan-badan sektoral terkait. Kita perlu memastikan pencegahan, penuntutan terhadap pelaku, dan perlindungan korban," sambung dia.
 
Tak hanya untuk TPPO, kata Mahfud, tapi juga untuk meningkatnya ancaman kejahatan terorganisir transnasional lainnya, seperti pencucian uang, obat terlarang dan terorisme.

Visi Komunitas ASEAN

"Oleh karena itu, mari kita bekerja sama dalam meningkatkan kerja sama regional dalam pengelolaan perbatasan, bantuan hukum lintas batas, dan pertukaran informasi," serunya.
 
Menjelang akhir siklus Cetak Biru ini, ucap Mahfud, kita perlu mendorong keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat ASEAN dalam pengembangan Cetak Birunya.
 
"Sehubungan dengan hal ini, saya gembira mengetahui kemajuan yang dicapai oleh Satuan Tugas Tingkat Tinggi dalam mempersiapkan Visi Komunitas ASEAN," tuturnya.
 
"Ke depan, mari kita pastikan bahwa Visi Komunitas ASEAN 2045 dan dokumen kehadiran atau rencana strategisnya sesuai dengan tantangan saat ini dan masa depan," pungkas Mahfud.
 
Baca juga:  AMM 2023: Situasi di Myanmar Masih Jadi PR ASEAN

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan