Baca: Massa Penentang dan Pendukung Militer Myanmar Bentrok di Jalan.
Facebook mengatakan, dalam sebuah pernyataan bahwa mereka memperlakukan situasi pasca-kudeta di Myanmar sebagai "darurat”. Perusahaan milik Mark Zuckerberg itu menjelaskan bahwa larangan tersebut dipicu oleh peristiwa sejak kudeta, termasuk "kekerasan mematikan".
Facebook telah melarang beberapa akun yang terkait dengan militer sejak kudeta, termasuk Myawaddy TV yang dikendalikan tentara dan penyiar televisi negara MRTV.
Larangan juga diterapkan di Instagram, yang dimiliki oleh Facebook. Facebook dan platform media sosial lainnya mendapat kecaman besar pada 2017 ketika kelompok kanan mengatakan, mereka gagal bertindak cukup untuk menghentikan ujaran kebencian terhadap minoritas Muslim Rohingya Myanmar.
Tentara melancarkan operasi kontrapemberontakan yang brutal tahun itu yang mendorong lebih dari 700.000 orang Rohingya mencari keselamatan di negara tetangga Bangladesh, tempat mereka tinggal di kamp-kamp pengungsi.
Pasukan keamanan Myanmar membakar desa-desa, membunuh warga sipil dan terlibat dalam pemerkosaan massal dalam aksi kekerasan mereka. Tindakan itu sedang diselidiki Pengadilan Kriminal Internasional sebagai kejahatan genosida.
Baca: G7 Kutuk Kekerasan Militer yang Tewaskan Pedemo Myanmar.
Facebook pada 2018 melarang akun beberapa pemimpin militer Myanmar, termasuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta bulan ini yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Jenderal memimpin junta yang sekarang bertindak sebagai pemerintah.
Junta telah mencoba memblokir Facebook dan platform media sosial lainnya untuk menangkal protes, tetapi upaya tersebut terbukti tidak efektif. Selama lebih dari seminggu itu juga mematikan akses ke Internet setiap malam dari jam 1.00 pagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
