Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan PM Singapura Lee Hsien Loong di Bintan, 25 Januari 2022. Foto: Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan PM Singapura Lee Hsien Loong di Bintan, 25 Januari 2022. Foto: Biro Pers Setpres

Pengamat: Indonesia Perlu Waspada dengan Strategi Singapura

Internasional Jokowi indonesia-singapura Singapura lee hsien loong presiden joko widodo Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura
Fajar Nugraha • 25 Januari 2022 16:06
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PM Singapura Lee Hsien Loong melakukan pertemuan reguler dua negara yang disebut sebagai Leaders Retreat di Pulau Bintan pada 25 Januari 2022. Ada perhatian yang diberikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana dalam pertemuan tersebut.
 
Menurut siaran pers Kantor Menko Marinves disebutkan dalam pertemuan tersebut dilakukan penandatanganan tiga perjanjian.
 
Pertama perjanjian yang terkait dengan penyesuaian kendali Flight Information Region (FIR) diatas Kepulauan Riau yang sejak lama dilakukan oleh Singapura.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kedua perjanjian yang terkait dengan ektradisi meski Indonesia pernah menandatangani dengan Singapura tahun 2007.
 
Terakhir adalah perjanjian kerja sama pertahanan yang dinamakan Defence Cooperation Agreement yang juga pernah ditandatangani oleh kedua negara 2007.
 
Baca: Diperjuangkan 24 Tahun, Akhirnya Indonesia Memiliki Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura.
 
“Dua perjanjian terakhir meski sudah ditandatangani, namun belum berlaku efektif  karena kedua negara belum melakukan pengesahan,” ujar Hikmahanto dalam keterangannya yang diterima Medcom.id.
 
“Di Indonesia dua perjanjian terkahir menjadi polemik saat ditandatangani oleh dua kepala pemerintahan mengingat Indonesia banyak dirugikan dalam perjanjian pertahanan. Sementara keberlakuan keduanya dilakukan secara berkaitan atau tandem,” imbuhnya.
 
Hikmahanto pun menambahkan, untuk meredam perlawanan dari publik Presiden ketika itu, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak menyampaikan dua perjanjian tersebut ke DPR untuk disahkan.
 
Dalam pemerintahan Jokowi, pemerintah sangat agresif untuk mengambil kendali FIR di atas Kepulauan Riau dari Singapura. Ini merupakan janji Jokowi saat kampanye menjadi Presiden periode pertama.
 
“Tentu Singapura tidak ingin menyerahkan kendali FIR ini dengan mudah. Oleh karenanya ada kuat dugaan perjanjian untuk mengembalikan FIR ini dikaitkan dengan perjanjian pertahanan,” sebut Hikmahanto.
 
Menurut Hikmahanto, Singapura berstrategi bila perjanjian pertahanan bisa berlaku efektif maka Singapura bersedia untuk menyerahkan kendali atas FIR Kepulauan Riau ke Indonesia.
 
Padahal Singapura telah berhitung secara cermat bahwa perjanjian pertahanan akan ditentang oleh publik bahkan oleh DPR.
 
Baca: Masa Retroaktif Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Diperpanjang Jadi 18 Tahun.
 
“Bila memang ditentang perjanjian pertahanan untuk disahkan nantinya maka secara Singapura akan tetap memegang kendali atas FIR diatas Kepulauan Riau. Artinya perjanjian pengendalian FIR ke Indonesia tidak akan pernah efektif,” ujar Hikmahanto.
 
“Dalam konteks demikian maka perjanjian ekatradisi yang sudah ditandatangani dan tinggal menunggu ratifikasi menjadi tidak begitu penting, meski di Indonesia seolah disambut secara gegap gempita,” imbuhnya.
 
Lebih lanjut Hikmahanto menilai, perjanjian ekstradisi besar dugaan muncul dalam pembahasan karena diminta oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini juga disebabkan karena Singapura memunculkan perjanjian pertahanan yang dikaitkan dengan perjanjian penyerahan kendali FIR.
 
“Dalam konteks demikian perjanjian ekstradisi yang ditanda tangan ulang bukanlah merupakan suatu pencapaian,” pungkasnya.
 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif