Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan hadir dalam ‘Pendapat hukum (Advisory Opinion) mengenai Konsekuensi Hukum atas Kebijakan dan Tindakan Israel di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur’. Ia akan menyampaikan pendapat secara lisan di depan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 19 Februari 2023.
“Menlu RI dijadwalkan memberikan pendapat lisan (oral statement) tanggal 19 Februari di Mahkamah Internasional dalam rangka meminta Mahkamah untuk mengeluarkan Advisory Opinion terhadap pertanyaan Majelis Umum PBB mengenai konsekuensi dan status hukum pendudukan Israel atas Palestina,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhamad Iqbal, Kamis, 11 Januari 2024.
Menurut Iqbal, hal ini berbeda dengan upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional terhadap tindakan genosida Israel di Gaza.
“Nah dalam track Afrika Selatan ini, Indonesia berikan dukungan moral dan politis, tapi tidak bisa lakukan upaya hukum karena dasar upaya Afsel adalah Konvensi Genosida 1948, dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” jelas Iqbal.
Sebelumnya, pada 30 Desember 2022, Majelis Umum PBB telah meminta advisory opinion Mahkamah Internasional mengenai “status dan konsekuensi hukum” pendudukan Israel terhadap Palestina.
Advisory opinion merupakan pendapat hukum yang diberikan oleh ICJ atas permintaan suatu badan atau negara. Advisory opinion tidak mengikat secara hukum, tetapi dapat memiliki pengaruh yang signifikan secara politik dan hukum.
Badan-badan PBB seperti Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dapat meminta pendapat hukum kepada ICJ atas masalah hukum apa pun.
Sementara itu, Afrika Selatan mengajukan tuntutan terhadap Israel dengan tuduhan genosida di Palestina. Dan hari ini, oral argument dari Afrika Selatan akan disampaikan di Mahkamah Internasional, Den Haag.
Baca juga: Kemenlu: RI Dukung Penuh Tuntutan Afsel ke ICJ Atas Genosida Israel di Gaza
Cek Berita dan Artikel yang lain di
