Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha. Foto: Dok.Kemenlu RI
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha. Foto: Dok.Kemenlu RI

Indonesia Tegaskan Tidak Pernah Sepakati Penggabungan Sistem Perekrutan TKI dengan Malaysia

Marcheilla Ariesta • 21 Juli 2022 16:20
Jakarta: Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha menegaskan, Indonesia tidak pernah menyepakati penggabungan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). Ia menegaskan, Indonesia mendukung One Channel System (OCS) yang disepakati dengan Malaysia melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) April lalu.
 
Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia, Khairul Dzaimee Daud, sempat menyatakan jika Malaysia dan Indonesia, pada prinsipnya, telah sepakat untuk mengintegrasikan System Maid Online (SMO) dan One Channel System (OCS).
 
"Indonesia tidak pernah menyampaikan persetujuan atas integrasi mekanisme penempatan melalui OCS dan SMO. Keberatan Indonesia dengan dilanjutkannya SMO akan membuat OCS tidak berjalan efektif dan hal ini melanggar Pasal 3 dan Appendix C MoU yang disepakati dua negara," tutur Judha dalam jumpa pers virtual, Kamis, 21 Juli 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Judha, SMO ini akan menjadi jalur terpisah dari berbagai kasus perlindungan PMI yang disepakati dalam MoU. Namun, sudah ada pertemuan informal antara KBRI Kuala Lumpur dengan pejabat Kementerian Sumber Manusia Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, dalam hal ini direktur jenderal imigrasi Malaysia.
 
"Pertemuan itu dilakukan untuk mencari solusi atas ketidaksepahaman ini," sambung Judha.
 
Judha menegaskan, jika PMI masuk ke Malaysia menggunakan visa wisata dan kemudian dikonversi menjadi visa kerja, maka posisi tenaga kerja Indonesia itu akan menjadi rentan.
 
Ia menambahkan, sistem yang ada di Malaysia dapat digunakan sebagai platform yang bisa mengimplementasikan kesepakatan dua negara tersebut. Sementara itu, Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, M. Saravanan, tampak bersikukuh sistem SMO tidak akan dihapus.
 
"Tidak ada syarat dalam Nota Kesepahaman (MoU) dengan Indonesia tentang penerimaan TKI ke Malaysia tanpa sistem tersebut," ucapnya dikutip dari Free Malaysia Today.
 
Dia mengatakan, Indonesia ‘kebingungan’ terkait mekanisme perekrutan TKI tersebut. Menurutnya, tidak ada pembekuan selamanya, melainkan hanya pembekuan pengiriman sementara.
 
"Hal itu dibahas dalam rapat komite yang melibatkan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri kemarin," katanya.
 
Sementara itu, Indonesia menangguhkan sementara pengiriman PMI ke Malaysia karena kasus ini. Indonesia menegaskan, tidak ingin membuat tenaga kerja dari Indonesia mengalami kondisi rentan di negara lain.
 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif