Demonstran Thailand Akan Tetap Berdemo Meski PM Prayuth Mundur

Bangkok: Dengan terus bergulirnya aksi unjuk rasa anti-pemerintah di Thailand, kekuasaan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha semakin melemah dari hari ke hari. Sebuah survei terbaru yang dirilis Suan Dusit University di Bangkok pada 25 Oktober lalu menunjukkan bahwa lebih dari 62 persen responden menyebut kekesalan terhadap PM Prayuth sebagai alasan utama di balik aksi unjuk rasa anti-pemerintah.
 
Prayuth sudah menjalankan pemerintahan Thailand selama lebih dari enam tahun, usai meraih kekuasaan melalui kudeta pada 2014. Ia kembali menjadi PM Thailand lewat pemilihan umum tahun lalu di bawah konstitusi yang dibuat oleh rezim militer.
 
Sejauh ini PM Prayuth menolak mengundurkan diri, yang merupakan satu dari tiga tuntutan utama demonstran anti-pemerintah di Thailand. Dalam sebuah pertemuan parlemen pekan ini, ia mengatakan bahwa pemerintah akan memulai proses pembahasan amandemen konstitusi negara pada November mendatang.
"Jika saya tidak mengambil kekuasaan pada 2014, apa yang akan terjadi?" tanya PM Prayuth kepada parlemen pada Selasa kemarin. "Akankah ada kekacauan di Thailand? Apa kalian semua lupa semua hal yang terjadi sebelum saya berkuasa? Apakah kalian lupa segala kekacauan itu, semua korupsi itu?" tanyanya.
 
Jatupat Boonpattararaksa, salah satu tokoh pemimpin gerakan anti-pemerintah di Thailand, menegaskan bahwa demonstrasi akan tetap berjalan meski seandainya PM Prayuth mengundurkan diri.
 
Ia menegaskan tuntutan pengunjuk rasa bukan hanya itu, tapi juga meliputi konstitusi yang lebih demokratis dan akuntabilitas yang lebih tinggi untuk Raja Thailand Maha Vajiralongkorn.
 
"Gerakan protes tidak akan berakhir hingga kami tiga permintaan kami dipenuhi," ucap Boonpattararaksa dalam sebuah wawancara via telepon, dikutip dari laman The Straits Times pada Rabu, 28 Oktober 2020.
 
"Bahkan jika Prayuth mundur pun, orang seperti Prayuth akan menggantikan dirinya, dan masalah yang sama terulang lagi," lanjutnya.
 
"Semua perubahan, baik di internal pemerintahan, di dalam piagam negara, dan juga monarki, harus terjadi di waktu yang bersamaan," tegas Boonpattararaksa.
 
Tiga tuntutan utama demonstran anti-pemerintah dipastikan belum dapat dipenuhi semuanya dalam waktu dekat. Ini artinya, aksi protes masih akan terjadi di Thailand, terutama di Bangkok.
 
Sejumlah pengamat menilai, demonstran di Thailand mengadopsi taktik yang digunakan pengunjuk rasa Hong Kong dalam menghadapi polisi. Pekan kemarin, PM Prayuth menncabut status darurat di Bangkok usai otoritas Thailand kesulitan menerapkannya.
 
Baca:  PM Thailand: Protes Ilegasl Harus Dikendalikan
 
(WIL)