Indonesia-AS kerja sama lindungi stok ikan kakap-kerapu untuk nelayan./Kedutaan Besar AS
Indonesia-AS kerja sama lindungi stok ikan kakap-kerapu untuk nelayan./Kedutaan Besar AS

Indonesia-AS Kerja Sama Lindungi Stok Ikan Kakap-Kerapu untuk Nelayan

Marcheilla Ariesta • 01 Juni 2022 20:56
Jakarta: Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemitraan publik-swasta yang inovatif, Indonesia mendapatkan data yang akurat, memprioritaskan perdagangan ikan yang sudah layak tangkap. Indonesia juga dapat membuat rencana konkret untuk pengelolaan perikanan kakap dan kerapu berkelanjutan dan jangka panjang dengan dukungan dari Amerika Serikat (AS) melalui Badan Pembangunan Internasional (USAID).
 
Melalui USAID Supporting Nature and People—Partnership for Enduring Resources (USAID SNAPPER), Amerika Serikat bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2016. Keduanya bermitra merintis penggunaan teknologi untuk mengukur, memantau, dan mengelola stok ikan yang berharga.
 
USAID SNAPPER membantu KKP meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di 26,5 juta hektar kawasan biologis penting. 

Dengan dukungan USAID, KKP mengembangkan Keputusan Menteri tentang Lembaga Pengelola Perikanan yang dapat memperkuat implementasi rencana pengelolaan perikanan.
 
Selain itu, program USAID SNAPPER juga telah melatih lebih dari 900 orang mengenai metode pengumpulan data hasil tangkap, ukuran, dan spesies untuk perikanan kakap dan kerapu. Program ini juga melaksanakan pengumpulan data di atas kapal di 11 wilayah pengelolaan perikanan.
 
Baca juga: Indonesia Promosikan Keunggulan Ekonomi Digital dan Investasi Inovasi Teknologi
 
Tujuannya menyediakan data yang akurat terkait 50 spesies teratas perikanan kakap-kerapu laut dalam. Berkaitan dengan itu, USAID SNAPPER juga telah mengembangkan basis data dan sistem pelaporan yang telah diadopsi oleh KKP untuk pengelolaan perikanan kakap dan kerapu laut dalam.
 
"Pemerintah AS gembira bisa mendukung tujuan Pemerintah Indonesia menciptakan ekosistem laut yang sehat dan dikelola dengan baik serta melindungi pasokan ikan berkelanjutan dan mata pencaharian para nelayan," kata Brian Dusza, Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, dikutip dari situs Kedutaan Besar AS di Jakarta, Rabu, 1 Juni 2022.
 
"USAID SNAPPER juga melibatkan peran serta sektor swasta dan memberikan pelatihan kepada para nelayan dalam mengumpulkan data berharga tentang ketersediaan stok ikan serta pelacakan kegiatan penangkapan ikan sekaligus membantu mereka agar tetap aman saat melaut," sambung mereka.
 
Indonesia merupakan produsen kakap dan kerapu terbesar di dunia. RI menangkap 119.000 metrik ton setiap tahun untuk memasok pasar dunia. 
 
Industri perikanan Indonesia mempekerjakan lebih dari tujuh juta orang dan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta menopang mata pencaharian 60 persen penduduk Indonesia.
 
"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan sektor perikanan dengan memperhatikan nilai ekologi dan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya ikan di perairan Indonesia, salah satunya melalui pengembangan dan penerapan Harvest Strategy untuk perikanan kakap dan kerapu," kata Dr. Ridwan Mulyana, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP.
 
Dengan dukungan USAID, KKP mengembangkan rencana pengelolaan perikanan nasional dan strategi panen untuk perikanan kakap dan kerapu laut dalam. Program ini berkonsultasi dengan masyarakat dan perusahaan perikanan untuk mencegah penangkapan ikan yang berlebihan dan untuk meningkatkan regulasi dan kendali perikanan, misalnya dengan membatasi jumlah kapal yang diizinkan menangkap ikan di wilayah tertentu selama waktu tertentu. 
 
Melalui Global Development Alliance, USAID bermitra dengan David and Lucile Packard Foundation dan Walton Family Foundation untuk mendanai USAID SNAPPER.
 
USAID SNAPPER memberikan pelatihan dan insentif kepada perusahaan perikanan untuk memaksimalkan penerapan langkah-langkah keberlanjutan secara sukarela. 
 
Melalui program peningkatan perikanan, enam perusahaan pengolahan ikan telah berkomitmen untuk membagikan data rantai pasokan dan membatasi pembelian ikan yang belum dewasa hingga maksimum lima persen—memberi kesempatan lebih banyak bagi ikan untuk berkembang biak—dan mendapatkan sertifikasi Marine Stewardship Council.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan