Dipimpin partai Move Forward Party (MFP), para anggota koalisi menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang terdiri dari 23 poin tentang pemulihan demokrasi, termasuk menulis ulang konstitusi, mengakui pernikahan sesama jenis, mencapai perdamaian berkelanjutan di provinsi perbatasan selatan dan reformasi sistem peradilan.
Partai lain dalam koalisi tersebut adalah Pheu Thai, Thai Sang Thai, Prachachat, Seri Ruam Thai, Pheu Thai Ruam Palang, Partai FAIR dan Plung Sungkom Mai.
Mengutip dari laman Anadolu Agency, Selasa, 23 Mei 2023, MoU tersebut juga menekankan "status yang tidak dapat diganggu gugat" dari monarki bangsa.
MFP memperoleh 152 kursi dari total 500 di DPR Thailand dalam pemilu lalu. Dengan koalisinya, jumlah kursi meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 313, mewakili mayoritas yang jelas.
Namun, untuk pemilihan perdana menteri Thailand, seorang calon memerlukan dukungan dari 376 anggota parlemen. Pita Limjaroenrat, 42, pemimpin MFP kiri-tengah, memimpin koalisi oposisi.
Sidang bersama DPR bersama dengan 250 anggota Senat akan memilih perdana menteri baru.
Jika koalisi berhasil memenangkan mayoritas 376 kursi di kedua majelis parlemen Thailand dalam proses yang akan memakan waktu setidaknya 60 hari untuk dimulai, Pita akan menjadi perdana menteri ke-30 Thailand pada Juli mendatang dalam sidang gabungan parlemen.
Jutaan warga Thailand memberikan suara mereka pada 14 Mei lalu untuk memilih DPR baru dengan 500 kursi, atau majelis rendah parlemen, untuk empat tahun ke depan.
Tingkat keikutsertaan warga Thailand mencapai 39,5 juta, atau 75 persen dari 52 juta pemilih terdaftar di negara tersebut.
Baca juga: Rebut Kekuasaan Militer, Partai-partai Oposisi Thailand Berhasil Bentuk Koalisi
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
