NUG Siap Rekomendasikan Perwakilan Myanmar untuk KTT ASEAN

Yangon: Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), atau biasa juga disebut sebagai 'Pemerintah Bayangan Myanmar,' mengapresiasi hasil Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang berlangsung pada 15 Oktober lalu. Dalam pertemuan disepakati bahwa pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, tidak akan diundang ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung pada 26-28 Oktober mendatang.
 
Ketua ASEAN saat ini, Brunei Darussalam, mengatakan bahwa yang akan diundang dari Myanmar adalah "perwakilan non-politik."
 
Alasan ASEAN tidak mengundang Min Aung Hlaing adalah karena junta Myanmar tak kunjung mengimplementasikan 5 Poin Konsensus -- hasil dari pertemuan ASEAN Leaders's Meeting (ALM) di Jakarta pada April lalu.

"Kami menyambut baik sikap ASEAN yang menilai tidak adanya kemajuan berarti dalam implementasi 5 Poin Konsensus, terutama mengenai penolakan junta terhadap utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan semua pihak terkait (di Myanmar)," ujar NUG dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 18 Oktober 2021.
 
Menurut NUG, keputusan terbaru ASEAN ini merupakan sesuatu yang positif dan belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah ASEAN disebut NUG sebagai pukulan terhadap junta dan kabar baik bagi masyarakat Myanmar.
 
Baca:  Junta Myanmar Kecewa Berat Tak Diundang ke KTT ASEAN

Mengenai perwakilan non-politik untuk KTT ASEAN mendatang, NUG menyampaikan 2 poin utama sebagai berikut:

• Kami meminta ASEAN untuk mencegah tidak hanya pejabat SAC (junta Myanmar), tapi juga semua individu atau organisasi yang terasosiasi dengan mereka. ASEAN harus memastikan perwakilan Myanmar dapat secara objektif mewakili kepentingan Myanmar dan masyarakatnya.
• Kami siap menyediakan rekomendasi perwakilan non-politik untuk dievaluasi dan dipertimbangkan ASEAN.

NUG menegaskan bahwa pihaknya selalu berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan ASEAN dalam mencari solusi krisis politik di Myanmar.
 
"Kami akan terus terlibat dan bekerja sama dengan ASEAN dalam mengembalikan demokrasi dan stabilitas, sehingga Myanmar dapat menjadi mitra konstruktif di kawasan," pungkas NUG.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News