Ilustrasi oleh Medcom.id.
Ilustrasi oleh Medcom.id.

KJRI Minta Akses Kekonsuleran WNI Terduga Perencana Serangan Bom Filipina

Internasional wni filipina terorisme di filipina
Marcheilla Ariesta • 15 Oktober 2020 16:08
Davao: Konsulat Jenderal RI di Davao, mengirimkan dua surat kepada otoritas Filipina terkait permintaan data dan akses kekonsuleran untuk bertemu dengan perempuan yang diduga akan melakukan serangan bom bunuh diri. Perempuan itu diidentifikasi sebagai Rezky Fantasya Rullie dan diduga seorang warga negara Indonesia (WNI).
 
Baca: Seorang WNI Akan Diadili Melalui UU Anti Teror Filipina yang Baru.
 
"KJRI Davao masih menunggu diberikannya data dan akses kekonsuleran tersebut," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (PWNI dan BHI), Judha Nugraha, Kamis, 15 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Judha menambahkan, data dan akses bertemu RFR sangat diperlukan untuk proses verifikasi identitas dan kewarganegaraan.
 
"Mengingat yang bersangkutan tidak mengaku sebagai WNI ketika menjalani proses interogasi oleh aparat Filipina," imbuh Judha.
 
Pada akhir pekan lalu, seorang perempuan ditangkap dengan dugaan merencanakan serangan bom bunuh diri di Filipina selatan. Militer Filipina mengatakan perempuan itu asal Indonesia.
 
Penangkapan terjadi kurang dari dua bulan setelah sepasang perempuan pelaku bom bunuh diri meledakkan diri mereka di pulau Jolo. Insiden itu menewaskan 15 orang dan melukai 74 orang lainnya.
 
Otoritas Filipina mengidentifikasi perempuan tersebut sebagai Rezky Fantasya Rullie. Kemarin, tepatnya Rabu, 14 Oktober 2020, otoritas Filipina mengatakan perempuan itu akan diadili.
 
Ia akan menjadi kasus uji untuk undang-undang anti-teror (ATL) yang baru disahkan.
 
"Ini adalah kasus besar pertama. Saya pikir, di mana orang-orang tertentu yang dicurigai sebagai teroris asing dituduh melanggar undang-undang anti-terorisme baru kami," kata Menteri Kehakiman Menardo Guevarra.
 
Dia menambahkan bahwa Dewan Anti-Terorisme telah menyetujui penerapan aturan dan regulasi (IRR) untuk Undang-Undang Anti-Terorisme 2020 (ATA) yang kontroversial, yang ditandatangani Presiden Rodrigo Duterte pada Juli.
 
(FJR)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif