Pendiri Foreign Policy of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal. (Medcom.id)
Pendiri Foreign Policy of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal. (Medcom.id)

Dino Patti Djalal Soal IKN: Tak Ada Deadline, Tak Harus Digeber

Marcheilla Ariesta • 13 Juni 2024 18:42
Jakarta: Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal angkat bicara soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dino mengimbau, IKN sebaiknya jangan dikaitkan dengan siklus politk Indonesia.
 
Yang paling penting, kata Dino, pembangunan IKN tidak harus digeber karena tidak ada deadline yang dikejar.
 
"Pembangunan IKN, yang praktis baru dimulai sekitar 3 tahun lalu, tidak harus digeber agar siap pakai sebelum pergantian Pemerintah di bulan Oktober 2024, karena hal ini dapat menimbulkan risiko-risiko yang tidak perlu," kata Dino dalam video yang dibagikan di akun Instagram resminya.

Menurutnya, pembangunan suatu kota, apalagi ibu kota negara, adalah suatu pekerjaan raksasa yang sangat luar biasa rumitnya, baik dari segi perencanaan, pendanaan, infrastruktur, kependudukan, transisi birokrasi, pengamanan strategis.
 
"Biarkan IKN tumbuh, bebas dari dinamika politik Jakarta, tanpa dikejar deadline harus siap pakai dalam 3 atau 4 tahun," ujar mantan wakil menteri luar negeri tersebut.
 
Ia mencontohkan pembangunan ibu kota administratif Korea Selatan, Sejong City yang membutuhkan waktu 10 tahun untuk menampung kantor pemerintah. Bahkan, katanya, masih ada kantor pemerintah yang belum pindah, padahal jaraknya hanya seperti Jakarta-Bandung saja.
 
Dino mengingatkan, Presiden RI selanjutnya juga memiliki mandat politik sendiri dari rakyat Indonesia. Menurutnya, jika pemimpin selanjutnya juga bisa menentukan sendiri kapan dan bagaimana mereka akan pindah dari Jakarta ke IKN.
 
Terlebih, kata Dino, Jakarta tidak akan tenggelam dalam 20 mendatang, sehingga tidak perlu diburu-buru.
 
"Saya juga berpendapat Pemerintah dan DPR sebaiknya pindah ke IKN dalam waktu yang bersamaan. Akan sangat rancu kalau parpol-parpol di DPR yang meloloskan UU perpindahan ibukota tidak ada yang mau pindah ke IKN," ujar Dino.
 
Pada April lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dimulai pada Juli mendatang. 
 
Selanjutnya, pada September nanti, setelah serangkaian Upacara Peringatan HUT ke-79 RI, akan ada pemindahan ASN yang lebih masif.
 
Baca juga: Senggol Bahlil, Begini Sindiran Nyeleneh Mahfud MD Soal Investor Asing di IKN
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan