"Indonesia mendesak agar militer Myanmar dapat segera menindaklanjuti 5 poin konsensus dan segera memberikan akses kepada utusan khusus ASEAN untuk dapat memulai kerjanya sesuai mandat para pemimpin ASEAN melalui lima poin konsensus," kata Indonesia dalam pernyataan setahun pengambilalihan kekuasaan oleh militer.
Indonesia, dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri, menegaskan akan terus memberikan bantuan dan perhatian pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar.
Disamping itu, ASEAN juga memberikan pernyataan serupa. Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan (BDSP) Kementerian Luar Negeri RI, Achmad Rizal Purnama menuturkan, ada yang menarik dari pernyataan ASEAN.
Sejak keketuaan ASEAN digantikan oleh Kamboja, belum ada penunjukkan utusan khusus blok tersebut untuk Myanmar.
"ASEAN menyambut baik penunjukkan Menteri Luar Negeri Kamboja sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, sesuai mandat dari lima poin konsensus," kata Rizal dalam pembaruan pers di Jakarta, Kamis, 3 Februari 2022.
Baca juga: Kamboja Undang Perwakilan Non-Politik Myanmar Hadiri Pertemuan ASEAN
Ia mengatakan, proses komunikasi cukup baik sehingga penunjukkan utusan khusus berlangsung cepat.
"Mudah-mudahan, dengan dikeluarkannya kesepakatan adanya penunjukkan akan mempercepat proses fasilitasi ASEAN terhadap 5 poin konsensus itu," kata Rizal.
Ia menegaskan, menurut Indonesia konsensus tersebut satu-satunya instrumen saat ini yang terus didorong agar demokrasi di Myanmar bisa kembali.
ASEAN, melalui Pernyataan Ketua ASEAN terkait Situasi di Myanmar mendesak agar militer Myanmar dapat melaksanakan lima poin konsensus sesegera mungkin. Diharapkan, ada dialog inklusif agar krisis di Myanmar bisa cepat teratasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
