Dalam sebuah pernyataan, dia mengatakan: "Pemerintah federal selalu menjunjung tinggi pandangan raja, dalam semua hal yang berkaitan dengan administrasi negara, termasuk sidang di parlemen."
Baca: Dewan Parlemen Desak PM Malaysia Lakukan Pertemuan Khusus.
"Sejalan dengan ini, perdana menteri, sebagai pemimpin DPR, telah memutuskan untuk menyerukan agar parlemen Malaysia bersidang sesegera mungkin sebelum 1 Agustus. Masalah ini akan diselesaikan dalam pertemuan menteri kabinet pada 7 Juli," tambah pria yang juga Menteri Hukum Malaysia de facto itu.
Sebelumnya pada hari itu, koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH) meminta semua anggota parlemen dari kedua sisi perpecahan politik untuk berkumpul di gedung parlemen pada 19 Juli. Ajakan ini dilakukan jika Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak membuat pengumuman apapun mengenai tuntutan sidang parlemen pada 5 Juli.
Dalam sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh presiden partai komponen PH Anwar Ibrahim, Mohamad Sabu dan Lim Guan Eng, koalisi mengatakan bahwa sangat disesalkan bahwa hingga 2 Juli, baik Muhyiddin maupun Takiyuddin tidak menunjukkan langkah konkret untuk mengadakan parlemen sesegera mungkin.
Mengacu pada pernyataan istana nasional pada 29 Juni, di mana Raja Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menegaskan kembali pandangannya bahwa parlemen harus berkumpul kembali sesegera mungkin. Para pemimpin PH mengatakan bahwa panggilan ketiga raja untuk parlemen untuk resume adalah momen "bersejarah".
Dewan kepresidenan PH mengatakan pihaknya juga telah memeriksa pernyataan bersama oleh Presiden Senat Rais Yatim dan Ketua DPR Azhar Azizan Harun pada 30 Juni. Pernyataan itu menyarankan agar Muhyiddin mengadakan sidang parlemen khusus sebelum 1 Agustus.
“Dewan kepresidenan berpandangan bahwa perdana menteri dan menteri hukum de facto telah melakukan pengkhianatan terhadap tidak hanya raja, tetapi juga terhadap penguasa Melayu yang juga memiliki pandangan yang sama bahwa parlemen perlu duduk dengan cepat,” sebut pernyataan PH.
“Jika perdana menteri dan para menterinya masih keras kepala berkhianat terhadap Yang Mulia dan penguasa Melayu, maka mereka harus mengambil tanggung jawab untuk memicu krisis konstitusional,” kata PH.
Bulan lalu, raja mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pemimpin partai politik, yang dilanjutkan dengan pertemuan khusus penguasa Melayu.
Istana Negara mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan pandangan raja bahwa tidak perlu memperpanjang keadaan darurat Malaysia saat ini, yang dilembagakan sejak Januari tahun ini, melampaui 1 Agustus. Istana juga mendesak bahwa parlemen harus bersidang kembali sesegera mungkin.
Ini kemudian diikuti oleh pernyataan bersama oleh semua penguasa Melayu yang juga menyerukan parlemen federal dan legislatif negara bagian untuk bersidang secepat mungkin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
