Partai-partai juga harus mendeklarasikan aliansi mereka untuk membentuk pemerintahan, ucap pejabat urusan rumah tangga kerajaan Malaysia Ahmad Fadil Shamsuddin. Ia mengatakan, istana telah menerima hasil pemilu ke-15 Malaysia (GE15) pada Minggu petang.
Pemilu Malaysia tahun ini berlangsung ketat, dengan Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN) sebagai dua koalisi peraih kursi terbanyak di parlemen. Namun keduanya belum mendapat mayoritas, sehingga harus menggandeng beberapa partai lain.
Ahmad mengatakan bahwa hasil GE15 dengan jelas memperlihatkan tidak adanya satu pun partai yang bisa mencapai mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru.
Semua pemimpin partai politik Malaysia nantinya akan diminta ketua dewan perwakilan rakyat Azhar Arun untuk bernegosiasi dalam membentuk pemerintahan. Para pemimpin partai juga diminta menyerahkan nama kandidat PM.
"Keputusan Raja mengenai formasi pemerintahan baru dan penunjukan perdana menteri sudah final," kata Ahmad, dikutip dari laman The Straits Times.
Raja Malaysia, lanjut Ahmad, mengingatkan para pemimpin partai politik bahwa negara ini membutuhkan sebuah pemerintahan baru yang stabil dan berintegritas demi melindungi kemakmuran masyarakat serta mendorong agenda kesejahteraan bangsa.
Ketua DPR Azhar Arun mengatakan bahwa para pemimpin partai politik harus menyerahkan nama kandidat PM melalui sebuah deklarasi statuta.
Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dan mantan PM Muhyiddin Yassin saling mengeklaim memiliki cukup dukungan untuk membentuk pemerintahan baru.
Minggu kemarin, Muhyiddin mengatakan bahwa koalisinya akan berdiskusi dengan partai-partai dari Sabah dan Sarawak untuk membentuk pemerintahan. Namun ia menolak wacana mengenai adanya potensi kerja sama dengan PH.
Baca: Gabungan Parti Sarawak Umumkan Dukung Koalisi Muhyiddin Yassin
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
