“Apa yang dilakukan pemerintah adalah hal yang tepat, kita wajib protes, siapa pun tidak boleh ada yang mengganggu kedaulatan NKRI, termasuk Inggris,” kata Bobby melalui keterangan tertulisnya, Senin, 7 Desember 2020.
Bobby menilai apa diilakukan Benny Wenda tidak masuk akal. Apalagi Benny Wenda bukan warga Papua Barat melainkan warga Inggris.
“Benny Wanda telah menjadi warga Inggris sehingga tidak berhak mewakili rakyat Papua Barat," kata politikus Golkar ini.
Selain itu Bobby juga mengingatkan kembali terkait petisi Benny Wenda tahun 2017 telah ditolak oleh Ketua Komisi Khusus Dekolonialisasi PBB.
Baca: Protes Pembiaran Benny Wenda, Kemenlu Panggil Dubes Inggris
Bobby menyayangkan pemerintah Inggris melakukan pembiaran terhadap warganya. Padahal bisa mengganggu hubungan diplomasi dan bilateral antar kedua negara. Tentu diperlukan iklim yang kondusif dalam menjaga investasi perusahaan Inggris, salah satunya investasi British Petroleum (BP) di Tangguh teluk Bintuni Papua Barat.
“Hal yang sangat disayangkan jika ternyata Inggris melakukan pembiaran, karena urusan Papua Barat itu sudah final. Jadi negara manapun dilarang mendukung gerakan separatis dari negara yang sudah ada pemerintahannya,” ujarnya.
Beberapa waktu lalu, Benny Wenda yang berada di Inggris mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Papua Barat. Ia meminta untuk bertemu Presiden Joko Widodo karena menilai harus ada pembicaraan antarpresiden terkait keberlangsungan Papua Barat.
Benny menyatakan, pertemuan dilakukan sebagai bentuk pembicaraan antarnegara. Dia ingin semua pihak menyetujui proses untuk mengakhiri konflik yang selama ini terjadi di Tanah Cenderawasih.
Proses itu, menurut Benny, dengan melalui mekanisme mediasi internasional.
Akibatnya, Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins untuk menyampaikan protes atas pembiaran Benny Wenda dalam menyebarkan hoaks di Inggris.
"Kepada Dubes Jenkins disampaikan protes keras atas pembiaran bagi Benny Wenda untuk menyebarkan disinformasi, fitnah dan menghasut serta mendalangi berbagai aksi kriminal dan pembunuhan di Papua," kata juru bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah kepada Medcom.id, Sabtu, 5 Desember 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
