Pasalnya sebagian wilayah langit Indonesia masih dikuasai Singapura yang mencapai 100 nautica miles (1.825 kilometer).
FIR yang dikuasai Singapura atas mandat International Civil Aviation Organization (ICAO) mencakup wilayah udara Kepulauan Riau, Tanjungpinang, dan Natuna.
"Ini berarti pemerintah Indonesia tidak melakukan persiapan serius untuk benar-benar mengambil alih FIR di atas Kepulauan Riau," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana lewat keterangan resmi, Rabu, 26 Januari 2022.
Saat ini, perjanjian penyesuaian pengelolaan FIR telah ditandatangani Indonesia dan Singapura, Selasa, 25 Januari 2022. Pemerintah mengklaim FIR di atas Kepulauan Riau dan sekitarnya telah berada di bawah kendali Indonesia, tidak lagi Singapura.
Namun klaim itu belum bisa diketahui kebenaranny. Sebab perjanjian penyesuaian pengelolaan FIR belum dapat diakses oleh publik. Pasalnya perjanjian tersebut belum disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Apalagi siaran pers Kemenko Marves dan berbagai pemberitaan di Singapura memperlihatkan Kendali FIR belum dipegang Indonesia.
Dalam siaran pers Kemenko Marves, di ketinggian 0-37,000 kaki di wilayah tertentu dari Indonesia akan didelegasikan ke otoritas penerbangan Singapura. Ditambah laporan media Singapura jika pendelegasian itu akan diberikan selama 25 tahun.
Jika FIR dikelola negara lain, menurut Hikmahanto, hal itu menunjukkan ketidakmampuan negara tesebut dalam pengelolaan FIR yang tunduk pada kedaulatannya.
"Lalu menjadi pertanyaan di manakah kehormatan Indonesia sebagai negara besar bila tidak mampu mengelola FIR di atas wilayah kedaulatannya dan menjamin keselamatan penerbangan berbagai pesawat udara," sebutnya.
"Apakah Indonesia rela bila Changi terus berkembang secara komersial karena FIR diatas Kepulauan Riau dipegang oleh Singapura dan tidak Soekarno Hatta?" pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
