Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah pimpin ALM di Jakarta. Foto: BPMI.
Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah pimpin ALM di Jakarta. Foto: BPMI.

Bahas Myanmar, KTT ASEAN Dipimpin Sultan Brunei Darussalam

Internasional konflik myanmar asean brunei darussalam Kudeta Myanmar
Marcheilla Ariesta • 24 April 2021 17:34
Jakarta: ASEAN Leaders Summit (KTT ASEAN) yang diselenggarakan di Jakarta, dipimpin Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah. Pasalnya, tahun ini ASEAN tengah diketuai Brunei Darussalam.
 
KTT digelar di Jakarta karena merupakan tuan rumah Sekretariat ASEAN. Presiden Joko Widodo juga hadir dalam pertemuan tingkat tinggi ini.
 
Sejumlah pemimpin atau perwakilan dari negara-negara ASEAN hadir dalam pertemuan tersebut. Tampak dalam pertemuan ialah Perdana Menteri Vietnam Ph?m Minh Chính, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu, 24 April 2021, Menteri Luar Negeri Filipina sebagai Utusan Khusus Filipina Teodoro L. Locsin Jr., Menteri Luar Negeri Thailand sebagai Utusan Khusus Thailand Don Pramudwinai, Menteri Luar Negeri Laos sebagai Utusan Khusus Laos Saleumxay Kommasith, juga Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing turut hadir dalam pertemuan kali ini.
 
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pertemuan ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah terbaik untuk rakyat Myanmar. Pertemuan ini juga untuk mencari solusi untuk Myanmar.
 
"Kalau kita tengok ke belakang, ASEAN Leaders' Meeting ini merupakan inisiatif Indonesia dan merupakan tindak lanjut pembicaraan Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) dengan Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN," katanya kemarin.
 
ASEAN terus didesak untuk melibatkan oposisi junta militer Myanmar dalam pertemuan tersebut. Kelompok pemerhati HAM, Fortify Rights hari ini menegaskan bahwa ASEAN harus mengundang Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG) untuk mengakhiri krisis dan kekuasaan militer.
 
"Dengan mengundang pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dan mengabaikan para pemimpin sipil terpilih Myanmar, ASEAN memberikan legitimasi kepada rezim militer yang ilegal dan brutal," kata Ismail Wolff, Direktur Regional Fortify Rights, seperti dikutip dari Scoop, Jumat 23 April 2021.
 
Baca juga: ASEAN Leaders Meeting di Jakarta Terbagi dalam 3 Pertemuan
 
“ASEAN harus menggunakan KTT khusus ini sebagai kesempatan untuk secara kolektif menolak kudeta 1 Februari dan serangan militer berikutnya terhadap warga sipil. ASEAN harus mengakui legitimasi Pemerintah Persatuan Nasional, dan mengumpulkan dukungan kolektif untuk sanksi ekonomi dan embargo senjata terhadap militer Myanmar,” imbuhnya.
 
Sejak kudeta 1 Februari, pasukan keamanan yang dikendalikan junta dilaporkan membunuh lebih dari 700 orang dan menahan lebih dari 3.000 orang dalam serangan brutal di seluruh negeri terhadap penduduk.
 
Junta juga mengerahkan angkatan udara dan melancarkan serangan udara ke desa-desa di daerah perbatasan yang dikendalikan oleh tentara, membunuh dan melukai warga sipil, membuat ribuan orang mengungsi, dan memicu kekhawatiran akan krisis pengungsi regional.
 
(WIL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif