“Saat bertemu dengan kolega-kolega saya di Uni Eropa atau dari Eropa saya selalu mengangkat keprihatinan Indonesia terhadap yang masih terus terjadi terhadap produk kelapa sawit Indonesia," ujarnya dalam jumpa pers virtual, Rabu, 23 Februari 2022.
Ia menambahkan, yang terbaru adalah terkait dengan aturan produk bebas deforestasi yang diterapkan Uni Eropa.
"Hal ini memiliki potensi berdampak pada ekspor komoditas pertanian Indonesia," serunya.
Pada 17 November lalu, Uni Eropa memutuskan untuk melarang impor makanan dan kayu dari wilayah-wilayah yang mengalami deforestasi atau pembabatan hutan. Langkah ini untuk memastikan kelestarian alam dan kehidupan manusia di masa mendatang.
Manuver itu mengharuskan perusahaan kedelai, daging sapi, minyak sawit, kakao, kopi, dan produk kayu wajib mendapatkan sertifikat "bebas deforestasi" sebelum melakukan ekspor ke Benua Biru.
Untuk memperoleh sertifikat itu, dua kriteria harus dipenuhi. Kriteria tersebut adalah sesuai dengan hukum negara asal dan juga tidak diproduksi di lahan yang terdeforestasi.
"Proposal ini benar-benar terobosan," ujar Komisaris Uni Eropa untuk kebijakan aksi iklim, Virginijus Sinkevicius.
"Ini menargetkan tidak hanya deforestasi ilegal tetapi juga deforestasi yang didorong oleh ekspansi pertanian," katanya.
Sementara itu, mereka juga sedang menggarap aturan tentang pengelolaan limbah dan peningkatan kesehatan tanah. Strategi tanah bertujuan untuk mendapatkan ekosistem tanah yang sehat pada tahun 2050.
"Inisiatif ini menunjukkan bahwa Uni Eropa serius tentang transisi hijau dan terus bergerak maju," ujar Wakil Presiden Komisi yang bertanggung jawab mengawasi Kesepakatan Hijau Uni Eropa, Frans Timmermans.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
