Militer Myanmar mengatakan kudeta harus dilakukan karena pemilihan umum 2020 dipenuhi kecurangan sehingga hasilnya tidak valid. Tatmadaw berjanji akan menggelar pemilu baru setelah status darurat berakhir.
Penggulingan kekuasaan sipil ini terjadi satu hari menjelang pelantikan jajaran anggota parlemen Myanmar yang terpilih dalam pemilu 2020. Presiden Myanmar Win Myint dan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, beserta jajaran menteri dan anggota parlemen, ditahan militer di hari kudeta.
Kronologi Kudeta Myanmar
Di pagi hari pada 1 Februari 2021, juru bicara NLD Myo Nyunt mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi, Win Myint, Han Tha Myint, dan jajaran petinggi partai lainnya telah dibawa militer dalam sebuah operasi. Saluran komunikasi di Myanmar, termasuk di Naypyidaw, terganggu tak lama usai kudeta.Media nasional MRTV juga tidak bisa mengudara kala itu. Jaringan internet di seantero Myanmar juga terganggu menjelang pagi. Militer Myanmar sengaja memutus jaringan komunikasi dan internet sebagai sebuah taktik yang pernah diterapkan di zona konflik seperti negara bagian Chin dan Rakhine.
Sekitar 400 anggota parlemn terpilih Myanmar dijadikan tahanan rumah saat kudeta, tepatnya di sebuah kompleks gedung pemerintah di Naypyidaw. Para pengguna media sosial menyerukan para anggota parlemen untuk menggelar pertemuan di kompleks tersebut. Namun militer Myanmar mencium rencana tersebut, dan memerintahkan para anggota parlemen untuk segera keluar dari kompleks pemerintah. Pada 4 Februari, 70 anggota parlemen dari NLD mengucapkan sumpah jabatan sebagai bentuk penentangan terhadap kudeta.
Petugas keamanan Myanmar saat kudeta. Foto: AFP
Tidak hanya anggota parlemen, sejumlah biksu Buddha yang menentang kekuasaan militer juga ditahan. Sekelompok aktivis sipil Myanmar pun tak luput dari penahanan. Kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyatakan bahwa 133 pejabat pemerintah dan 14 aktivis sipil Myanmar ditahan Tatmadaw per 4 Februari.
Sejak hari pertama kudeta hingga saat ini, junta Myanmar menyiagakan banyak prajurit di seantero negeri, terutama di situs-situs penting di wilayah Naypyidaw dan Yangon.
Gelombang Protes
Perlawanan sipil bermunculan sejak awal terjadinya kudeta. Bentuk perlawanan beragam, mulai dari aksi pembangkangan sipil, mogok kerja, unjuk rasa di berbagai ruas jalan hingga aksi memukul-mukul panci di kalangan ibu rumah tangga. Dalam aksi menentang kudeta ini, para demonstran mengadopsi gestur tiga jari seperti yang pernah digunakan dalam aksi protes di Thailand, yang terinspirasi dari film The Hunger Games.Unjuk rasa menentang kudeta ini terjadi hampir setiap hari, dengan intensitas tertinggi terjadi di Yangon dan Naypyidaw. Aksi pembangkangan ini diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari kelompok pemuda, tokoh agama, kelas pekerja hingga tenaga kesehatan.
Pada 2 Februari, satu hari usai kudeta, tenaga kesehatan dan pegawai negeri sipil di seantero negeri meluncurkan kampanye pembangkangan sipil. Banyak dari mereka turun ke jalan, dan ada juga yang memilih tidak pergi ke tempat kerja. Selang beberapa waktu, gerakan pembangkangan sipil ini meluas dari kelompok tenaga kesehatan hingga ke serikat pekerja berbagai kementerian dan universitas, sejumlah perusahan dan pabrik hingga ke sektor pertambangan.
Protes warga Myanmar menentang kudeta. Foto: AFP
Selain menggunakan gestur tiga jari, sebagian demonstran anti-kudeta Myanmar mengenakan pita merah warna yang terasosiasi dengan NLD. Pita merah tersebut telah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan militer. Tuntutan utama para pengunjuk rasa adalah mengakhiri kudeta dan mengembalikan pemerintahan sipil di bawah pimpinan NLD dan Aung San Suu Kyi.
Tidak selalu berlangsung mulus, aksi protes menentang kudeta kerap berujung bentrok dengan aparat keamanan. Bentrokan ini juga tak jarang menelan korban jiwa dan luka. Hingga Sabtu kemarin, 25 Desember 2021, total kematian dalam bentrokan antara demonstran anti-kudeta dan pasukan Myanmar mencapai 1.375, berdasarkan data AAPP via Twitter. AAPP juga mencatat total 11.202 penahanan yang dilakukan militer Myanmar sejak awal kudeta.
Reaksi Internasional
Banyak negara, terutama di wilayah Asia, mengekspresikan kekhawatiran atas terjadinya kudeta militer di Myanmar. Sementara negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, menggunakan bahasa yang lebih keras dalam mengecam kudeta dan menyerukan pembebasan para petinggi Myanmar.Presiden AS Joe Biden menyetujui Perintah Eksekutif untuk menjatuhkan rangkaian sanksi terbaru kepada pihak-pihak terkait kudeta Myanmar. Biden juga membekukan aset pemerintah Myanmar senilai USD1 miliar, namun dengan tetap menjaga dukungan terhadap masyarakat sipil di negara tersebut.
Di level Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia menyerukan pertemuan khusus untuk membahas isu Myanmar. ASEAN pun sepakat menggelar pertemuan ASEAN Leaders' Meeting (ALM) di Jakarta pada 24 April 2021. Jenderal Min Aung Hlaing turut hadir secara fisik dalam pertemuan tersebut. ALM berakhir dengan disepakatinya Lima Poin Konsensus.
Poin pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, dialog konstruktif antara semua pihak harus berlangsung demi mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat Myanmar. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui ASEAN Humanitarian Assistance (AHA) Center. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Jenderal Min Aung Hlaing meninggalkan Jakarta usai menyepakati Lima Poin Konsensus tersebut. Namun selang beberapa waktu, situasi di Myanmar tak kunjung memperlihatkan perkembangan positif, terlepas dari komitmen militer Myanmar terhadap Lima Poin Konsensus.
Bentrokan berujung kematian masih tetap berlangsung, dan dialog antar semua pihak juga tak kunjung terjadi. Utusan Khusus ASEAN yang berasal dari Brunei Darussalam juga tak diperbolehkan untuk menemui semua pihak, termasuk Aung San Suu Kyi. Tatmadaw mengatakan Aung San Suu Kyi tidak bisa ditemui karena sedang menjalani proses hukum.
Merasa ‘kesal’ karena tidak ada perkembangan berarti, ASEAN memutuskan tidak mengundang junta Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Oktober 2021. Myanmar mengecam keras keputusan tersebut. Kamboja, yang menjadi tuan rumah KTT ASEAN berikutnya, mengindikasikan rencana mengundang Myanmar dengan basis bahwa semua anggota ASEAN adalah satu keluarga besar.
Aung San Suu Kyi
Sejak awal kudeta hingga saat ini, Suu Kyi merupakan tokoh sentral yang terus menjadi sorotan. Tatmadaw telah menjeratnya dengan serangkaian dakwaan, mulai dari pelanggaran aturan covid-19, penghasutan, hingga pembelian walkie-talkie secara ilegal. Total ada 11 dakwaan yang dialamatkan kepada Suu Kyi sejak awal Februari. Ia membantah semuanya.Suu Kyi jarang hadir di muka publik sejak kudeta. Proses persidangannya pun beberapa kali tidak bisa diliput media. Terkait proses hukumnya, Suu Kyi terlihat lagi untuk kali perdana saat memberikan kesaksian di pengadilan pada Oktober lalu.
Vonis pertama yang dijatuhkan kepada Suu Kyi adalah empat tahun penjara untuk dakwaan penghasutan dan pelanggaran aturan covid-19 di awal Desember. Satu hari berselang, pengadilan Myanmar mengurangi vonis hukumannya menjadi 2 tahun penjara. Sejumlah negara dan organisasi dan kelompok internasional, termasuk Uni Eropa, mengecam keras vonis Suu Kyi. UE menilai keseluruhan proses persidangan Suu Kyi sarat muatan politis.
Hingga saat ini Suu Kyi masih menanti proses persidangan selanjutnya. Jika sesuai rencana, perempuan berusia 76 tahun itu akan menerima vonis penjara atas kasus walkie-talkie dan seperangkat alat pengacak sinyal pada Senin, 27 Desember 2021. Suu Kyi terancam dijatuhi vonis maksimal masing-masing satu dan tiga tahun penjara.
Antara 1989 dan 2012, Suu Kyi telah menghabiskan total 15 tahun di bawah tahanan rumah. Kini, di usianya yang sudah tidak muda lagi, ia kembali menjadi tahanan rumah dan hanya bisa menanti proses persidangan. Jika terbukti bersalah atas kesebelas dakwaan, maka total vonis penjara yang akan diterima Suu Kyi dipastikan mencapai belasan hingga puluhan tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
