Dalam rapat umum koalisi di Negeri Sembilan, Muhyiddin mempertanyakan apakah perjanjian yang ditandatangani selama seminggu terakhir akan berarti Malaysia berkompromi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan nasional dan perbatasan internasional.
Ia mengaku 'tidak nyaman' saat mengetahui perjanjian tersebut.
"Ketika saya menjadi perdana menteri (Malaysia), ini adalah salah satu masalah (bilateral) yang tidak dapat kami selesaikan. Kami berdiskusi dan berdiskusi tetapi tidak pernah bisa mencapai resolusi. Ini melibatkan hal-hal sensitif yang berkaitan dengan perbatasan Johor dan Sabah," katanya, dilansir dari Channel News Asia, Minggu, 11 Juni 2023.
"Indonesia sahabat kita, tapi soal kedaulatan negara, kita tidak bisa berkompromi. Kita tidak boleh menyerah bahkan satu inci pun. Ketika menyangkut perbatasan internasional, kita harus mempertahankan hak dan kedaulatan nasional kita," ucapnya.
Baca juga: Tertunda 18 Tahun, Jokowi Rampungkan Batas Laut Indonesia-Malaysia
Ia meminta Anwar transparan terkait masalah ini kepada masyarakat.
"Saya tidak membuat tuduhan apa pun, tetapi saya ingin dia memberikan penjelasan," tegasnya.
Muhyiddin menambahkan, selama masa jabatannya sebagai perdana menteri Malaysia, ia kemudian disarankan oleh ahli maritim untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut.
"Mengenai masalah kedaulatan nasional dan perbatasan internasional dengan negara lain, dia tidak boleh membuat keputusan ini dengan seenaknya. Saya ingin dia menjelaskan dan membuat pernyataan kepada orang-orang mengapa dan apa yang disepakati," sambung dia.
Pada Kamis lalu, Indonesia dan Malaysia menandatangani enam instrumen bilateral, termasuk dua perjanjian yang berkaitan dengan penetapan batas laut teritorial.
Perjanjian laut teritorial melibatkan Laut Sulawesi dan bagian paling selatan Selat Melaka. Presiden Indonesia Joko Widodo kemudian menyatakan penghargaan atas kesepakatan tersebut, dengan mengatakan bahwa “perlu waktu 18 tahun untuk diselesaikan”.
Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan mereka, para pemimpin mengatakan penandatanganan perjanjian akan memberikan landasan yang kuat untuk negosiasi batas laut di masa depan. Mereka berjanji untuk menyelesaikan masalah batas tanah lainnya pada Juni 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
