Menteri Hukum Malaysia, Takiyuddin Hassan menuturkan, pemerintah tidak akan meminta raja untuk memperpanjang keadaan darurat. Pernyataan disampaikan Takiyuddin di hadapan parlemen Malaysia yang tengah mengadakan sesi khusus pada Senin ini, 26 Juli 2021.
Malaysia telah berada di bawah keadaan darurat sejak Januari lalu. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berpendapat penetapan keadaan darurat diperlukan untuk meredam penyebaran Covid-19.
Namun, para kritikus dan oposisi mengecam langkah itu. Mereka menuding PM Muhyiddin menetapkan keadaan darurat hanya untuk mempertahankan kekuasaan.
Deklarasi keadaan darurat memberikan PM Muhyiddin kewenangan untuk menangguhkan parlemen (reses). Di bawah keadaan darurat, ia dapat menerapkan kebijakan penanganan pandemi tanpa perlu mendapat persetujuan legislatif.
Malaysia kembali dihantam gelombang baru Covid-19 akibat kemunculan varian Delta yang lebih menular. Sejak 1 Juni lalu, PM Muhyiddin sudah menerapkan aturan pembatasan Covid-19 lebih ketat di tengah masyarakat.
Terlepas dari keadaan darurat dan pembatasan ketat, pandemi Covid-19 di Malaysia kian memburuk. Kasus harian Covid-19 di Negeri Jiran terus meningkat hingga melebihi catatan tertinggi sebelumnya.
Total kasus Covid-19 di Malaysia kini telah menembus satu juta, di tengah upaya pemerintah untuk terus mendorong laju vaksinasi.
Baca: Total Kasus Covid-19 di Malaysia Tembus 1 Juta
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
