NUG adalah pemerintahan bayangan yang dibentuk oleh anggota parlemen yang dibubarkan oleh kudeta militer. Sementara pemimpin junta militer Min Aung Hlaing memastikan kehadirannya dalam KTT ASEAN yang membahas situasi Myanmar, di Jakarta pada 24 April.
Pertemuan ini merupakan undangan dari Brunei Darussalam yang tahun ini memegang keketuaan ASEAN. KTT itu sendiri akan dilaksanakan di Sekretariat ASEAN.
Kelompok pemerhati HAM, Fortify Rights hari ini menegaskan bahwa ASEAN harus mengundang NUG untuk mengakhiri krisis dan kekuasaan militer.
“Dengan mengundang pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dan mengabaikan para pemimpin sipil terpilih Myanmar, ASEAN memberikan legitimasi kepada rezim militer yang ilegal dan brutal,” kata Ismail Wolff, Direktur Regional Fortify Rights, seperti dikutip dari Scoop, Jumat 23 April 2021.
“ASEAN harus menggunakan KTT khusus ini sebagai kesempatan untuk secara kolektif menolak kudeta 1 Februari dan serangan militer berikutnya terhadap warga sipil. ASEAN harus mengakui legitimasi Pemerintah Persatuan Nasional, dan mengumpulkan dukungan kolektif untuk sanksi ekonomi dan embargo senjata terhadap militer Myanmar,” imbuhnya.
Fortify Rights menambahkan, jika Jenderal Min Aung Hlaing gagal menunjukkan penghentian segera percobaan kudeta dan serangan junta terhadap warga sipil, maka negara-negara anggota ASEAN harus mempertimbangkan untuk mengeluarkan Myanmar dari blok regional itu.
Pada 1 Februari, Sen. Jenderal Min Aung Hlaing mengatur kudeta militer, menggulingkan pemerintah terpilih dan menahan Presiden Win Myint, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, dan lusinan pemimpin pemerintah lainnya, termasuk anggota parlemen, dan pembela hak asasi manusia. Junta mengambil alih kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif dan, pada 2 Februari, membentuk Dewan Administrasi Negara yang ditunjuk militer untuk memerintah negara.
Pada 16 April, anggota parlemen yang digulingkan, pemimpin protes antikudeta, dan perwakilan etnis minoritas Myanmar mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional. Pemerintah Persatuan Nasional atau NUG ini berkomitmen untuk mengakhiri kekuasaan militer dan membangun demokrasi federal.
Sejak kudeta 1 Februari, pasukan keamanan yang dikendalikan junta dilaporkan membunuh lebih dari 700 orang dan menahan lebih dari 3.000 orang dalam serangan brutal di seluruh negeri terhadap penduduk.
Junta juga mengerahkan angkatan udara dan melancarkan serangan udara ke desa-desa di daerah perbatasan yang dikendalikan oleh tentara, membunuh dan melukai warga sipil, membuat ribuan orang mengungsi, dan memicu kekhawatiran akan krisis pengungsi regional. Mereka juga telah memotong akses internet dan data seluler secara nasional, mencegah penduduk untuk berkomunikasi satu sama lain dan seterusnya.
KTT khusus ASEAN mengenai Myanmar ini akan diikuti oleh para pemimpin ASEAN. Namun Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan o-Cha tidak bisa hadir, karena menangani kasus covid-19 yang tengah melonjak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
