Thailand akan mengadakan pemungutan suara awal tahun depan. Pada Selasa kemarin, oposisi utama partai Pheu Thai meluncurkan beberapa tema kampanyenya.
Prayut berkuasa sebagai panglima militer dalam kudeta 2014 sebelum memperkuat posisinya dalam pemilu 2019 yang kontroversial. Namun, popularitasnya sedang lesu.
Hal ini berbanding terbalik dengan Pheu Thai yang sedang naik daun dalam jajak pendapat. Namun, konstitusi Thailand saat ini, yang dirancang di bawah pemerintahan militer, menyusun sistem yang mendukung partai-partai yang terkait dengan militer.
Pada September lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan batas masa jabatan delapan tahun Prayuth sebagai PM, akan berakhir pada 2025.
"Saya akan melakukan yang terbaik dalam dua tahun ini dan setelah itu, akan ada pilihan yang sesuai yang diterima publik untuk melanjutkan pekerjaan saya," katanya, dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 7 Desember 2022.
Prayuth secara luas diperkirakan akan meninggalkan Partai Palang Pracharath, yang memimpin koalisi yang berkuasa saat ini. Ia direncanakan bergabung dengan partai baru yang diperkirakan dibentuk khusus untuknya, sebelum pemilihan.
Namun, ia menolak mengkonfirmasi rumor tersebut. "Saya akan membicarakannya nanti," sambungnya.
Tanggal pemilihan belum diputuskan, tetapi jika tidak dibubarkan lebih awal, parlemen akan mengakhiri masa jabatannya pada Maret. Sedangkan persiapan pemungutan suara dilakukan pada Mei.
Baca: Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand Kompak Daftarkan Kebaya ke UNESCO
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
