Pemimpin Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim. Foto: AFP
Pemimpin Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim. Foto: AFP

Anwar Ibrahim: Belum Ada Keputusan PM Malaysia Selanjutnya

Marcheilla Ariesta • 22 November 2022 17:55
Kuala Lumpur: Ketua Pakatan Harapan (PH) Anwar Ibrahim mengatakan, belum ada keputusan mengenai perdana menteri Malaysia selanjutnya. Ia menyampaikannya usai bertemu dengan Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara.
 
Meski demikian, ia mengatakan nama-nama telah diajukan. "Dan sekarang akan diserahkan kepada kebijaksanaan Raja," demikian lapor The Star, Selasa, 22 November 2022.
 
Baca: Sejam Ngobrol Bareng Raja Malaysia dan Anwar, Muhyiddin Tinggalkan Istana.

Raja sebelumnya telah memanggil ketua Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin Yassin dan Anwar ke Istana Negara pada pukul 16.30 waktu setempat, karena tidak ada koalisi yang memiliki dukungan mayoritas setelah pemilihan umum.
 
Sementara itu, Pakar Konstitusi Malaysia, Profesor Datuk Dr Shamrahayu Ab Aziz  mengatakan, pemerintah persatuan yang melibatkan dua partai atau koalisi dengan jumlah kursi terbanyak dapat dibentuk. Terlebih jika keduanya tidak berhasil menguasai mayoritas yang jelas.

Shamrahayu mengatakan, metode tradisional adalah partai atau koalisi dengan jumlah kursi terbanyak untuk membentuk pemerintahan.
 
"Kedua, ada juga kemungkinan (dan) praktik bahwa dua partai atau koalisi yang memiliki jumlah kursi tertinggi dan kedua tertinggi bergabung untuk membentuk pemerintahan," katanya.
 
Cara ketiga adalah agar semua partai politik bersaing untuk mendapatkan kepercayaan mayoritas. Dan cara keempat, kata dia, adalah pemerintahan lama membentuk pemerintahan baru.
 
"Tapi yang terakhir - yaitu (mantan) perdana menteri atau pemerintahan sebelumnya harus diberi kesempatan untuk membentuk pemerintahan baru tidak cocok, karena ini tidak dapat diterima oleh rakyat," ungkapnya.
 
Shamrahayu mengatakan, ini semua adalah metode yang dapat diterima di beberapa bagian dunia.
 
Ada spekulasi bahwa Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN) dapat diberi mandat untuk membentuk pemerintah persatuan, jika keduanya tidak berhasil mendapatkan dukungan dari 112 anggota parlemen yang baru terpilih.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan