Tiongkok akan mengirim delegasi yang dipimpin oleh wakil direktur jenderal yang bertanggung jawab atas urusan maritim.
Diketahui, Tiongkok dan empat negara ASEAN –,Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam ,– memiliki klaim yang tumpang tindih atas jalur perairan strategis, Laut China Selatan. Masalah yang telah berlangsung selama beberapa dekade itu belum terselesaikan.
Nama resmi pertemuan itu adalah ‘Meeting of the China-Asean Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea’ atau ‘Pertemuan Kelompok Kerja China-ASEAN tentang Implementasi Deklarasi di Laut Cina Selatan (JWG-DOC)’.
Sebagai Ketua ASEAN pada 2023 dan negara dengan ekonomi terbesar, Indonesia berharap dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendorong negosiasi COC dan mengeksplorasi pendekatan baru untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan semua pihak.
Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang, selama kunjungan dua harinya ke Jakarta pada Februari, menyebut negaranya akan bekerja sama dengan Asia Tenggara untuk "bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan", di tengah meningkatnya ketegangan di perairan yang disengketakan itu.
Pada konferensi pers yang digelar bersama Menteri Luar Negeri indonesia, Retno Marsudi, Menlu Qin mengatakan Tiongkok, Indonesia, dan negara-negara pesisir di Laut China Selatan akan bekerja sama "untuk sepenuhnya dan secara efektif mengimplementasikan" Deklarasi yang menyerukan penyelesaian sengketa secara damai di Laut China Selatan. Selain itu, mereka juga akan mempercepat pembuatan aturan etik.
Retno mengatakan, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia bertekad untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai dan stabil serta pusat pertumbuhan ekonomi. Upaya itu sejalan dengan pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo bahwa "ASEAN tidak boleh menjadi proksi untuk kekuatan apa pun".
Qin menyatakan dukungan untuk kemandirian strategis Asean, sentralitas, dan arsitektur regional yang inklusif. Dia juga mencatat bahwa "Perang Dingin baru atau persaingan negara besar tidak boleh terjadi di Asia-Pasifik, dan negara-negara regional tidak boleh dipaksa untuk memihak,” pungkasnya. (Vania Augustine Dilia)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
