Ketua Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Foto: AFP
Ketua Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Foto: AFP

Pakar Konstitusi: Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional Dapat Bentuk Pemerintah Bersama

Marcheilla Ariesta • 22 November 2022 19:02
Petaling Jaya: Pakar Konstitusi Malaysia, Profesor Datuk Dr Shamrahayu Ab Aziz mengatakan, pemerintah persatuan yang melibatkan dua partai atau koalisi dengan jumlah kursi terbanyak dapat dibentuk. Terlebih jika keduanya tidak berhasil menguasai mayoritas yang jelas.
 
Shamrahayu mengatakan, metode tradisional adalah partai atau koalisi dengan jumlah kursi terbanyak untuk membentuk pemerintahan.
 
"Kedua, ada juga kemungkinan (dan) praktik bahwa dua partai atau koalisi yang memiliki jumlah kursi tertinggi dan kedua tertinggi bergabung untuk membentuk pemerintahan," katanya, dilansir dari The Star, Selasa, 22 November 2022.
 
Baca: Sejam Ngobrol Bareng Raja Malaysia dan Anwar, Muhyiddin Tinggalkan Istana.

Cara ketiga adalah agar semua partai politik bersaing untuk mendapatkan kepercayaan mayoritas. Dan cara keempat, kata dia, adalah pemerintahan lama membentuk pemerintahan baru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tapi yang terakhir - yaitu (mantan) perdana menteri atau pemerintahan sebelumnya harus diberi kesempatan untuk membentuk pemerintahan baru tidak cocok, karena ini tidak dapat diterima oleh rakyat," ungkapnya.
 
Shamrahayu mengatakan, ini semua adalah metode yang dapat diterima di beberapa bagian dunia.
 
Ada spekulasi bahwa Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin Anwar Ibrahim dan Perikatan Nasional (PN) dapat diberi mandat untuk membentuk pemerintah persatuan, jika keduanya tidak berhasil mendapatkan dukungan dari 112 anggota parlemen yang baru terpilih.
 
PH mengamankan jumlah kursi tertinggi dalam Pemilihan Umum ke-15 dengan 81 kursi sementara PN memiliki 73 kursi. Namun, Muhyiddin Yassin, yang merupakan ketua PN, mengklaim bahwa mereka memiliki cukup kursi untuk membentuk pemerintahan berikutnya.
 
Dia juga mengatakan bahwa mereka telah menyerahkan deklarasi undang-undang anggota parlemen kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai bukti dukungan. Sekretaris Jenderal PN Hamzah Zainudin mengatakan, SD dikirim ke Istana Negara Selasa, 22 November 2022 pagi, selain 112 yang diserahkan pada Senin kemarin.
 
Blok Kalimantan GPS dan GRS sebelumnya telah mengumumkan dukungan untuk PN.
 
PH, telah mencoba untuk bernegosiasi dengan Barisan Nasional (BN) untuk membentuk pemerintahan persatuan. Namun, tampaknya koalisi yang memiliki 30 kursi itu kemungkinan akan tetap sebagai Oposisi.
 
Pemimpin BN, seperti wakil presiden Datuk Seri Mohamad Hasan mengatakan, lebih baik PH dan PN membentuk pemerintahan bersama.
 
Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengatakan bahwa dia akan memutuskan pembentukan pemerintahan segera. Saat ini, kedua pemimpin PN dan PH sedang disuruh menghadap, dengan Muhyiddin Yassin telah meninggalkan Istana Negara.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 
(FJR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif