Langkah parlemen untuk menolak Pita Limjaroenrat setelah perdebatan panjang tentang kelayakannya pada Rabu kemarin, memicu protes pendukungnya yang marah.
Penolakan ini menjadi krisis pascapemilihan semakin dalam di dua bulan setelah partainya mengalahkan saingan yang didukung militer dalam pemilihan.
"Seorang kandidat hanya dapat dicalonkan satu kali dalam setiap sesi parlemen," kata Wakil Ketua DPR Thailand, Pichet Chuamuangphan, dilansir dari the Straits Times, Kamis, 20 Juli 2023.
| Baca: Pengadilan Thailand Tangguhkan Keanggotaan Pita Limjaroenrat di Parlemen. |
Pita, 42, yang mengenyam pendidikan di Amerika Serikat (AS), telah menghadapi perlawanan keras dari kekuatan konservatif dan royalis yang berbenturan dengan kebijakan anti kemapanan partai.
Pada Rabu kemarin, Parlemen memilih untuk memblokir proposal keduanya untuk jabatan perdana menteri. Tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi menangguhkannya sebagai anggota parlemen karena menyelidiki kasus terhadapnya atas tuduhan melanggar undang-undang pemilu dengan memegang saham di sebuah perusahaan media.
Pita membantah melanggar aturan pemilu. Tindakan legislatif dan yudisial terhadapnya telah menimbulkan kemarahan dari para pendukungnya.
"Jika kita mengadakan pemilu dan hanya ini yang kita dapatkan, mengapa Anda tidak memilihnya sendiri saja," kata seorang pengunjuk rasa pada Rabu malam. Perkataannya disambut tepuk tangan dari kerumunan yang berkumpul di pusat kota Bangkok yang mengenakan pakaian hitam.
Tagar Twitter dari protes itu digunakan setidaknya dua juta kali.
Indeks saham utama Thailand telah naik sekitar 2,6 persen sejak 14 Juli, sehari setelah Pita pertama kali ditolak oleh Parlemen, sementara baht menguat 1,7 persen terhadap dolar.
Pekan depan, taipan real estate dan pendatang baru politik Srettha Thavisin dari partai runner-up Pheu Thai, bagian dari aliansi delapan partai pimpinan Pita, akan dinominasikan sebagai perdana menteri.
Aktivis merencanakan lebih banyak pertemuan dan meminta orang-orang untuk mengenakan pakaian hitam untuk memprotes apa yang mereka lihat sebagai 'aturan yang ditumpuk' terhadap pemenang pemilu.
Konstitusi yang dirancang militer mendukung partai-partai konservatif, mengharuskan kandidat perdana menteri mana pun untuk mendapatkan setidaknya 375 suara dari sidang gabungan legislatif, termasuk 249 anggota Senat yang ditunjuk junta dan 500 anggota Majelis Rendah terpilih.
Para pengunjuk rasa meminta para senator untuk mengundurkan diri, dan koalisi delapan partai Pita untuk tetap bersatu serta menegakkan janji pemilu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
