Komite yang bertanggung jawab menyetujui pencalonan duta besar untuk PBB bertemu pada Rabu kemarin. Namun, mereka menunda keputusan terhadap klaim saingan atas kursi Myanmar dan Afghanistan.
Penangguhan itu tetap menempatkan utusan yang ditunjuk kedua pemerintah sebelum mereka digulingkan lewat kudeta Myanmar pada Februari, dan pengambialihan Taliban di Afghanistan pada Agustus.
"Keputusan ini tidak mencerminkan kenyataan di lapangan dan keberadaan negara kami," kata juru bicara junta Myanmar, Zaw Min Tun, dilansir dari AFP, Kamis, 2 Desember 2021.
"Kami akan terus menyerahkan (ke PBB) seperti biasa, sesuai dengan prosedur diplomatik dan hak perwakilan yang sesuai dengan hukum internasional dan lokal," tambahnya.
Baca juga: Komite PBB Sepakat Tak Izinkan Utusan Taliban dan Militer Myanmar Bergabung
Penangguhan itu membuat Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk oleh pemerintah Suu Kyi, tetap menjadi utusan Myanmar.
Dia menjadi berita utama tak lama setelah kudeta dengan memberikan penghormatan tiga jari kepada pengunjuk rasa demokrasi dari kursinya di PBB. Dengan berani ia menentang desakan junta dan mengatakan, dia tidak lagi mewakili negara.
Pada Agustus lalu, jaksa Amerika Serikat mengatakan telah mendakwa dua warga negara Myanmar dalam sebuah rencana untuk menyerang Kyaw Moe Tun. Junta membantah terlibat apapun, dan memilih mantan tentara Aung Thurein sebagai utusan untuk badan tersebut.
Komite beranggotakan sembilan orang itu akan menyerahkan laporannya minggu depan ke Majelis Umum, yang akan diputuskan melalui pemungutan suara jika 200 anggotanya gagal mencapai konsensus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
