Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam sebuah rapat di markas PBB. Foto: AFP
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam sebuah rapat di markas PBB. Foto: AFP

Dewan Keamanan PBB Kutuk Pembantaian yang Dilakukan Junta Myanmar

Internasional Myanmar Kudeta Myanmar Junta Myanmar DK PBB
Fajar Nugraha • 30 Desember 2021 07:26
New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu 29 Desember 2021 mengutuk pembantaian pekan lalu di Myanmar terhadap lebih dari 30 orang, termasuk dua staf Save the Children. Pembantaian itu diduga dilakukan oleh pasukan junta.
 
Pembunuhan itu terjadi pada Malam Natal di negara bagian Kayah timur, di mana pemberontak pro-demokrasi memerangi militer, yang mengambil alih pemerintah dari pemerintahan yang dipilih secara demokratis pada Februari.
 
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu malam, anggota Dewan Keamanan "menekankan perlunya memastikan pertanggungjawaban atas tindakan ini".

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“DK PBB mendesak untuk penghentian segera semua kekerasan dan menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan memastikan keselamatan warga sipil,” pernyataan dari DK PBB, seperti dikutip AFP, Kamis 30 Desember 2021.
 
“Setidaknya 35 orang, termasuk empat anak dan dua staf badan amal Save the Children tewas dalam serangan itu,” tegasnya.
 
“Dewan Keamanan juga menekankan perlunya akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan bagi semua orang yang membutuhkan, dan untuk perlindungan penuh, keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan serta medis,” imbuh mereka.
 
Pejuang anti-junta mengatakan mereka telah menemukan lebih dari 30 mayat terbakar, termasuk wanita dan anak-anak, di jalan raya di negara bagian Kayah setelah serangan itu.
 
Sebanyak dua karyawan Save the Children telah hilang dan kelompok hak asasi manusia mengonfirmasi pada Selasa bahwa mereka termasuk di antara yang tewas.
 
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta Februari, dengan lebih dari 1.300 orang tewas dalam tindakan keras oleh pasukan keamanan.
 
People's Defense Forces atau Angkatan Pertahanan Rakyat telah bermunculan di seluruh negeri untuk melawan junta, dan menarik militer ke dalam kebuntuan berdarah bentrokan dan pembalasan. Setelah serangan itu, Washington kembali menyerukan embargo senjata terhadap junta.
 
Negara-negara Barat telah lama membatasi senjata untuk militer Myanmar, yang bahkan selama transisi demokrasi pra-kudeta menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan untuk kampanye berdarah terhadap minoritas Rohingya.
 
Sidang Majelis Umum PBB memilih pada Juni untuk mencegah pengiriman senjata ke Myanmar, tetapi tindakan itu simbolis karena tidak diambil oleh Dewan Keamanan yang lebih kuat.
 
Tiongkok dan Rusia, yang memegang hak veto di Dewan Keamanan - serta tetangganya India - adalah pemasok senjata utama ke Myanmar.

 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif