Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha. Foto: Dok.Kemenlu RI
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha. Foto: Dok.Kemenlu RI

Marak Kasus PMI Ilegal di Turki, Modus Jadi Pekerja ke Negara Uni Eropa

Internasional tki turki perlindungan wni Pekerja Migran Indonesia
Marcheilla Ariesta • 28 April 2022 17:02
Jakarta: Kementerian Luar Negeri melihat adanya peningkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Turki. Modusnya, para PMI bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) bagi majikan Timur Tengah di Uni Eropa.
 
"Menurut data KBRI Ankara dan KJRI Istanbul, pada 2022 ada 85 kasus yang ditangani kedua perwakilan," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dalam jumpa pers virtual, Kamis, 28 April 2022.
 
Judha menuturkan, dari 85 kasus, 69 sudah berhasil dipulangkan. Sementara sisanya masih berjalan kasusnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Modusnya, PMI bekerja sebagai ART dengan majikan warga negara Timur Tengah, lalu dieksploitasi, jam kerja berlebihan, gaji tidak dibayar dan lain sebagainya," tambah Judha.
 
Para PMI ini dijanjikan bekerja di Uni Eropa dengan Turki sebagai negara transit. Namun, mereka terlantar di Turki dan jadi kerja serabutan karena mereka tidak mengurus visa masuk Uni Eropa.
 
"Sementara, mengurus visa Uni Eropa di Turki tidak bisa. Untuk pengurusan visa Uni Eropa di negara transit harus menjadi resident dan harus punya visa masuk negara Uni Eropa dari negara asal," terang Judha.
 
Para PMI dijanjikan kerja di sektor pariwisata dengan gaji tinggi. Namun, nyatanya mereka bekerja di pabrik.
 
Kemenlu bersama KBRI Ankara dan KJRI Istanbul berkoordinasi dengan instansi terkait dari pengaduan yang kami terima. "Kami juga berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menindak pihak-pihak yang memberangkatkan secara ilegal," ucapnya.
 
Masyarakat diimbau agar berhati-hati terhadap tawaran bekerja di luar negeri, utamanya di media sosial. Judha menegaskan, jika berangkat kerja ke luar negeri, harus dipastikan visa kerjanya ke negara setempat.
 
WNI juga diwajibkan untuk lapor diri ke perwakilan Indonesia di negara ia bekerja.
 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif