Para pengungsi Rohingya yang bertahan di Bangladesh. Foto: AFP
Para pengungsi Rohingya yang bertahan di Bangladesh. Foto: AFP

Sekjen PBB Minta Junta Sertakan Rohingya Untuk Akhiri Krisis di Myanmar

Medcom • 26 Agustus 2022 11:05
New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres meminta pemerintahan militer Myanmar untuk memasukkan etnis Rohingya ke dalam bagian solusi penyelesaian krisis politik di negaranya.
 
Dilansir dari Yahoo News, Kamis, 25 Agustus 2022, ia memberikan komentarnya pada peringatan tahun kelima dari dimulainya perpindahan massal minoritas Muslim Rohingya ke Bangladesh untuk menghindari tindakan keras militer Myanmar di bagian utara kota Rakhine.
 
Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan bahwa Guterres mencatat “aspirasi yang tak kunjung padam untuk masa depan yang inklusif” untuk para etnis Rohingya, yang tengah menghadapi diskriminasi yang meluas oleh mayoritas Buddhis di Myanmar. Sebagian besar ditolak kewarganegaraannya namun sebagian juga mendapatkannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Konflik lama dengan warga Rohingya meledak pada 25 Agustus 2017, ketika militer Myanmar meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai “gerakan pembersihan” di Rakhine. Ini sebagai tanggapan atas penyerangan terhadap kepolisian dan petugas keamanan oleh kelompok militan Rohingya. Lebih dari 700.000 masyarakat Rohingya melarikan diri ke Bangladesh saat para pasukan itu diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan massal serta membakar ribuan perumahan.
 
Pada Januari 2020, Pengadilan Tinggi Mahkamah Internasional PBB memerintahkan Myanmar untuk mengusahakan segala cara untuk mencegah tindakan genosida warga Rohingya. Dua hari sebelumnya, komisi independen yang dibentuk pemerintahan Myanmar menyimpulkan terdapat alasan untuk mempercayai pasukan keamanan melakukan kejahatan perang terhadap masyarakat Rohingya – tapi bukan genosida.
 
Pada Maret 2022, Amerika Serikat mengatakan penindasan terhadap Rohingya merupakan genosida setelah pihak otoritas mengonfirmasi laporan tentang kekejaman massal terhadap masyarakat sipil oleh tentara Myanmar.
 
“Pelaku dibalik kejahatan internasional di Myanmar harus bertanggung jawab. Bahwa keadilan untuk para korban akan berkontribusi pada masa depan politik yang berkelanjutan dan inklusif untuk negara dan masyakatnya,” ujar Dujarric.
 
Pada awal bulan ini, Perdana Menteri Bangladesh, Shiekh Hasina mengatakan kepada Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet bahwa sekitar 1 juta pengungsi Rohingya tinggal di kamp yang menyesakkan di Bangladesh dan harus segera dipulangkan ke Myanmar.
 
“Rohingya merupakan warga negara Myanmar dan mereka harus segera dikembalikan (ke negaranya),” kata Hasina seperti apa yang dikutip oleh Sekretaris Pers Bachelet, Ihsanul Karim.
 
Tetapi Dujarric, Juru Bicara PBB mengatakan bahwa tidak ada prospek sigap secara langsung untuk pengembalian Rohingya – menandai bahwa lebih dari 150.000 orang Rohingya masih terperangkap dalam kamp di kota Rakhine, Myanmar.
 
Tiongkok menengahi perjanjian tahun 2017 antara Bangladesh dan Myanmar untuk memulangkan Rohingya. Namun Hasina dan pejabat Bangladesh lainnya mengekspresikan kefrustasiannya terhadap apa yang mereka sebut kelambanan Myanmar dalam mengembalikan mereka. Warga Rohingya telah menolak keras untuk kembali sebelum keluhan lama mereka berhasil terselesaikan.
 
Tentara Myanmar berhasil menggulingkan pemerintahan pada Februari 2021 pada saat partai Aung San Suu Kyi akan memulai masa jabatan keduanya. Pengambilalihan oleh militer telah mendapatkan kecamatan dari oposisi publik – yang semenjak itu berubah menjadi perlawanan bersenjata dan sejumlah pakar PBB telah mengkarakterisasi tindakan tersebut sebagai perang saudara. Kritikus militer telah menuduhnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang luas.
 
Sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer, Dujarric mengatakan “situasi kemanusiaan, hak kemanusiaan, dan situasi keamanan di Myanmar telah memburuk.”
 
“Kami menggarisbawahi bahwa partisipasi penuh dan efektif dari warga Rohingya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam solusi penyelesaian krisis Myanmar. Hal ini sangat penting bahwa komunitas internasional terus mencari solusi yang komprehensif, tahan lama, dan inklusif untuk krisis itu,” ujar Sekretaris Jenderal PBB. 
 
Dujarric mengatakan akses yang lebih besar untuk para pejabat kemanusiaan dan pembangunan PBB, serta mitranya ke daerah-daerah yang terkena dampak krisis itu penting. (Gracia Anggellica)

 
(FJR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif