Pasukan Myanmar berjaga di Jembatan Sagaing, Mandalay. Foto: AFP
Pasukan Myanmar berjaga di Jembatan Sagaing, Mandalay. Foto: AFP

Pakar HAM PBB: Rusia dan Tiongkok Pasok Alat Militer ke Junta Myanmar

Medcom • 23 Februari 2022 15:14
Jenewa: Pakar hak asasi manusia (HAM) untuk Myanmar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa, 22 Februari 2022 mengatakan, Rusia dan Tiongkok memberikan sejumlah jet tempur kepada junta Myanmar. Peralatan militer itu digunakan untuk melawan masyarakat sipil.
 
Pakar tersebut mendesak agar Dewan Keamanan PBB menghentikan pengiriman senjata tersebut.
 
Mantan anggota kongres Amerika Serikat (AS) Thomas Andrews merilis laporan yang juga menyebut bahwa Serbia memasok senjata ke junta Myanmar sejak kudeta tahun lalu.

"Seharusnya tidak mungkin disangkal bahwa senjata yang digunakan untuk membunuh warga sipil berhenti dikirimkan ke Myanmar," kata Andrews, dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 23 Februari 2022.
 
Laporan itu menyebut Rusia mengirimkan sejumlah pesawat tanpa awak (drone), dua tipe jet tempur, dan dua jenis kendaraan lapis baja yang salah satunya memiliki sistem pertahanan udara. 
 
Sementara, Tiongkok menyediakan jet tempur, dan Serbia memberikan roket beserta peluru artileri.
 
Ketika ditanya tentang laporan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan Tiongkok “selalu mengusulkan agar semua pihak dan golongan seharusnya bertindak untuk kepentingan jangka panjang negara dan menyelesaikan perselisihan melalui dialog politik”.
 
Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu menyepakati keputusan untuk menghentikan pengiriman senjata ke militer Myanmar. Andrews mengatakan resolusi tersebut harus benar-benar mengikat.
 
Serbia menyetujui keputusan itu, namun Rusia dan Tiongkok memilih untuk abstain.
 
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dan mengakhiri satu dekade demokrasi. Kudeta 1 Februari 2021 tersebut memicu unjuk rasa rakyat Myanmar yang dilawan junta militer dengan kekerasan bersenjata.
 
Berdasarkan informasi aktivis yang dikutip PBB, setidaknya 1.500 warga sipil tewas dan 300.000 mengungsi akibat konflik di daerah pedalaman.
 
Junta menyebut pihaknya berperang melawan “teroris” dan menolak campur tangan PBB.
 
Andrews juga menyuarakan untuk menutup akses militer Myanmar terhadap pendapatan oli dan gas, serta cadangan devisa. Ia pun mengusulkan larangan pembelian kayu, permata, dan tanah langka Myanmar.
 
“Jika pendapatan yang diperlukan untuk mempertahankan kekuatan militer seperti itu berkurang, kemampuan junta untuk menyerang dan meneror rakyat Myanmar akan berkurang," pungkas Andrews. (Kaylina Ivani)
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan