Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha. Foto: AFP
Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha. Foto: AFP

Mahkamah Konstitusi Minta Lebih Banyak Bukti untuk Hentikan Masa Jabatan PM Thailand

Marcheilla Ariesta • 08 September 2022 16:53
Bangkok: Mahkamah Konstitusi Thailand meminta lebih banyak bukti untuk mempertimbangkan menghentikan masa jabatan Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha atau tidak. Saat ini, jabatan Prayut sedang ditangguhkan.
 
Pengadilan menskors Prayut dari jabatannya bulan lalu karena mempertimbangkan kasus yang diajukan partai-partai oposisi dengan alasan dia telah mencapai akhir dari batas masa jabatan delapan tahun. Ia telah berkuasa sejak kudeta 2014.
 
Di bawah konstitusi Thailand 2017, tidak ada perdana menteri yang boleh menjabat lebih dari delapan tahun. Namun ketika masa jabatan Prayut dimulai, konstitusi itu masih jadi perdebatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Diperlukan lebih banyak informasi dan laporan dari kelompok resmi yang merancang konstitusi," sebut pihak Mahkamah Konstitusi, seperti dikutip Malay Mail, Kamis 8 September 2022.
 
Wakilnya, Prawit Wongsuwan saat ini mengambil alih jabatan perdana menteri sementara. Sedangkan Prayut terus menjabat sebagai menteri pertahanan.
 
Prayut memimpin kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis, dan memimpin pemerintahan junta hingga menjadi perdana menteri setelah pemilihan umum pada 2019.
 
Pendukung pemimpin berusia 68 tahun itu berpendapat bahwa masa jabatannya dimulai ketika konstitusi 2017 disahkan, atau bahkan setelah pemilihan umum 2019. Jika pengadilan setuju, Prayut secara teknis dapat terus menjabat hingga 2025 atau 2027 jika dia memenangkan pemilihan umum yang dijadwalkan pada Maret.
 
Tetapi Prayut semakin tidak disukai oleh para pemilih dan di bawah pengawasannya, kerajaan itu mencatat kinerja ekonomi terburuknya dalam tiga dekade.
 
Protes pro-demokrasi yang dipimpin oleh mahasiswa di Bangkok pada 2020 menarik puluhan ribu orang pada puncaknya, dan tuntutan utama dari gerakan tersebut adalah agar Prayut mengundurkan diri. Sementara itu, sidang pengadilan berikutnya akan digelar pada 14 September.
 
(FJR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif