Komisi Pemilihan Umum Thailand secara tentatif menetapkan tanggal 7 Mei. Tetapi undang-undang pemilu di negara tersebut menetapkan bahwa pemungutan suara harus dilakukan dalam waktu 60 hari setelah pembubaran parlemen. Tanggal alternatif 14 Mei juga telah dilontarkan.
Mengutip dari laman The Straits Times, Komisi Pemilu Thailand akan mengumumkan tanggal pemungutan suara yang dikonfirmasi dalam waktu lima hari sejak perintah pembubaran dikonfirmasi. Pendaftaran kandidat akan dimulai setelah itu, dan daftar resmi akan dikumpulkan setelahnya.
Pembubaran parlemen memberi lebih banyak waktu bagi sejumlah partai politik Thailand untuk menarik dan merekrut anggota ke dalam barisan mereka. Ini juga akan memberi lebih banyak waktu bagi mereka yang ingin berpindah ke partai lain.
Hal ini pada akhirnya menguntungkan partai-partai baru, seperti partai Ruam Thai Sang Chart pimpinan Prayut Chan-ocha, atau dikenal juga dengan partai United Thai Nation (UTN) dalam bahasa Inggris.
Menurut undang-undang pemilu Thailand, sebuah partai dapat mengajukan kandidat hanya jika individu tersebut telah menjadi anggota partai setidaknya 90 hari. Tapi ini hanya berlaku jika parlemen menyelesaikan masa jabatan empat tahun penuhnya yang berakhir pada 23 Maret.
Dengan menyerukan pembubaran parlemen lebih awal, batas keanggotaan partai di Thailand dipersingkat menjadi 30 hari.
Prayuth, yang melakukan kudeta militer di Thailand pada 2014, berusaha kembali berkuasa setelah berpisah dengan Partai Palang Pracharath (PPRP) yang pro-militer pada Desember 2022.
PPRP, yang memimpin koalisi pemerintah, telah mendukung Prayut untuk menjadi perdana menteri dalam pemilihan nasional 2019. Sekarang PPRP mengusung Prawit Wongsuwan sebagai satu-satunya kandidat PM.
Baca juga: PM Prayuth Isyaratkan Maju dalam Pemilu Thailand Bersama Partai Baru
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
