"Kami, negara-negara ASEAN mengakui, meskipun teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, tapi juga menimbulkan risiko dan akibat dari penyalahgunaan teknologi, dalam memfasilitasi kegiatan kriminal transnasional dan terorganisir," kata 'Pernyataan Pemimpin ASEAN: Deklarasi Melawan Perdagangan orang yang Disebabkan Penyalahgunaan Teknologi'.
Deklarasi ini disampaikan di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, NTT, Rabu, 10 Mei 2023.
Para pemimpin berbagi keprihatinan terkait dengan meningkatnya TPPO yang difasilitasi teknologi di Asia Tenggara dan global.
"Kami memahami sifat TPPO yang kompleks, lintas sektoral dan multidimensi, serta tantangan tambahan dalam pelaksanaannya melalui teknologi yang memerlukan tanggan regional secara kolektif segera," kata mereka.
Komitmen melawan TPPO
"ASEAN menegaskan kembali komitmen kami untuk kerja sama regional dan internasional yang lebih kuat dan lebih efektif melawan TPPO, sambil mengakui perbedaan dalam sistem hukum kami," sambung deklarasi tersebut.Selain itu, para pemimpin juga mengakui pemberantasan TPPO tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi dan sosial, pengelolaan perbatasan, penegakan hukum, perlindungan pekerja, serta penghormatan terhadap HAM, serta dampak krisis dan konflik.
| Baca: Jokowi Dorong Isu Pemberantasan TPPO di KTT ASEAN. |
"Dan tetap mengakui kontribusi pekerja migran terhadap masyarakat dan ekonomi ASEAN, termasuk pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19," imbuh mereka.
Karenanya, para pemimpin menyatakan untuk menegaskan kembali kebutuhan mempromosikan respons ASEAN yang kohesif dan segera dalam mengatasi ancaman terkait penyalahgunaan teknologi.
"Memperkuat kerja sama dan koordinasi terhadap TPPO yang disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi melalui berbagai mekanisme regional dan inisiatif ASEAN," kata mereka.
Termasuk dalam dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum dan lembaga terkait masing-masing negara anggota untuk menyelidiki, mengumpulkan data dan bukti, mengidentifikasi korban, mendeteksi, mengganggu, dan mengadili kejahatan.
Perkuat upaya regional untuk identifikasi korban TPPO
ASEAN juga sepakat untuk memperkuat upaya regional mengidentifikasi korban perdagangan dan calon korban. Hal ini akan dilakukan melalui metode berbasis teknologi untuk mencegah kriminalisasi dan penahanan mereka, tunduk pada hukum domestik, serta mendorong pengembangan pedoman identifikasi yang direkomendasikan di tingkat nasional.Para pemimpin juga sepakat memperkuat mengatasi akar penyebab yang menimbulkan dan meningkatkan risiko TPPO akibat penyalahgunaan teknologi.
"Mempromosikan implementasi yang efektif dari instrumen ASEAN yang ada terkait TPPO, dan mendorong standar minimum perlindungan di tingkat regional bagi korban TPPO," tegas mereka.
Bantuan terhadap Korban TPPO
Negara ASEAN juga diharuskan merespons dan memberikan bantuan kepada korban TPPO. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan akses bantuan hukum dan pemulihan serta pengaduan.Mereka juga meningkatkan bantuan hukum timbal balik dalam kasus TPPO. Selain itu para pemimpin sepakat untuk bekerja sama dengan mitra wicara ASEAN, Badan PBB, organisasi dan lembaga, media, akademisi dan masyarakat sipil untuk mendorong inovasi, mencegah TPPO yang disebabkan penyalahgunaan teknologi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
