"Beberapa negara asing menginginkan adanya konflik bersenjata dan ikut campur di Myanmar, dengan menyediakan uang, makanan, obat-obatan, senjata dan amunisi, teknologi, dan logistik kepada pemberontak bersenjata dan kelompok teroris dari berbagai kalangan politik, membantu media jahat untuk melancarkan perang psikologis," kata Min Aung Hlaing kepada harian Global New Light of Myanmar, dikutip dari Sputnik, Rabu, 7 Agustus 2024.
Ia juga mengatakan, sejumlah kelompok etnis telah mendirikan fasilitas produksi senjata, amunisi, dan bahan peledak di beberapa wilayah perbatasan Myanmar dengan Tiongkok.
"Mayoritas senjata dan amunisi yang disita oleh pasukan keamanan adalah produk dari pabrik-pabrik ini. Membangun pabrik-pabrik ini bukanlah situasi yang biasa. Perlu mengeluarkan kekuatan moneter dan teknologi. Butuh waktu menganalisis sumber-sumber kekuatan moneter dan teknologi," kata dia.
Pada Minggu kemarin, dalam wawancaranya dengan Sputnik, Ketua Partai USDP Myanmar, Khin Yi, meminta Rusia mengakui konflik bersenjata di negara itu sebagai manifestasi terorisme dan bergabung dalam perang melawannya.
Konflik bersenjata antara pemerintah pusat Myanmar dan sejumlah kelompok bersenjata minoritas nasional kembali memanas pada 2021, setelah militer menuduh perwakilan pemerintah melakukan kecurangan dalam pemilihan umum November 2020.
Junta lalu melakukan pengalihan kekuasaan kepada panglima angkatan bersenjata, dan menggulingkan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi.
Pada 31 Juli, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Myanmar memutuskan untuk memperpanjang keadaan darurat lagi. Perpanjangan dilakukan selama enam bulan ke depan.
Baca juga: Pemberontak Myanmar Klaim Rebut Kota Perbatasan dari Tangan Junta
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
