Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Achsanul Habib. Foto: Kemenlu RI
Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Achsanul Habib. Foto: Kemenlu RI

Citra HAM Indonesia di Luar Negeri Sangat Baik, Siap Hadapi Review PBB

Fajar Nugraha • 03 November 2022 18:24
Jakarta: Indonesia akan mengikuti Universal Periodic Review (UPR) untuk keempat kalinya di Dewan HAM PBB pada 9–11 November 2022. Ini menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam hal penegakan hak asasi manusia (HAM).
 
“Kita berangkat ke UPR dengan optimisme dan tentu rasa bangga karena Indonesia mampu melakukan proses ini secara periodik. Banyak negara yang tidak memiliki kemampuan secara periodik UPR dengan berbagai alasan,” ujar Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Achsanul Habib.
 
“Mengenai image (atau citra). Sebenarnya mengenai image Indonesia di bidang HAM di luar negeri sangat baik,” imbuh Achsanul, melalui press briefing virtual, Kamis 3 November 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Tidak seperti yang dipersepsikan bahwa kita negara pelanggar HAM dan sebagainya. Tidak demikian, karena catatan kita tidak ada satupun isu pelanggaran ham Indonesia yang menjadi agenda khusus  dibahas di PBB. Ini yang akan kita jaga. Oleh karena itu kita datang tepat waktu untuk melaporkan UPR,” imbuhnya.
 
Mengenai tantangan dalam UPR, Achsanul mengatakan tentu ada. Menurutnya pasti akan ada kasus atau isu-isu tertentu yang ditanyakan, terkait situasi di Papua dan sebagainya.
 
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan jawab apa adanya, objektif dan jelaskan persoalan-persoalan tersebut dengan parameter-parameter HAM yang baik dengan ketentuan preambule undang-undang yang kita punya.
 
“Ini yang selalu kita jawab dan selalu jawabannya memuaskan,” tegas Achsanul.
 
Berkaitan dengan indeks kebebasan beragama terkait di Sumatra Barat yang rendah dan indeks global. Penilaian indeks kebebasan beragama yg dilakukan itu bukan dari mekanisme Dewan HAM PBB.
 
Indeks itu dikeluarkan oleh salah satu negara.  “Silakan saja mereka melakukan penilaian itu. Toh tidak pernah melibatkan kita. Parameter, indikatornya pun kita tidak tahu. Mungkin kalau parameter dan indikator diterapkan kepada negara sendiri, mereka pun akan berada sebagai salah satu yang terendah,” tuturnya.
 
Proses penyusunan Laporan Nasional Indonesia telah dilakukan secara inklusif, dengan menjaring masukan berharga dari berbagai institusi HAM nasional, akademisi dan organisasi masyarakat sipil tanah air serta Lembaga pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk terus melibatkan peran masyarakat sipil menjelang disampaikannya Laporan UPR Indonesia hingga selepas partisipasi UPR.
 
Pembahasan UPR akan didasarkan pada tiga laporan, yakni Laporan Nasional Indonesia, kompilasi informasi dari PBB, dan rangkuman laporan-laporan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan lainnya.
 
Berbagai capaian HAM Indonesia yang akan disampaikan dalam UPR ke-4 diharapkan juga dapat menjadi inspirasi bagi negara anggota PBB lainnya dalam hal peningkatan kapasitas HAM.  Di pihak lain, Indonesia siap mendengarkan tanggapan dari negara-negara lain maupun kelompok masyarakat sipil atas langkah-langkah yang telah dilakukan, maupun saran untuk meningkatkan upaya pemenuhan HAM di dalam negeri.

 
(FJR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif