Prayut, yang merebut kekuasaan dalam kudeta 2014 sebelum secara resmi menjadi perdana menteri segera setelah itu, diskors lima minggu lalu saat pengadilan mempertimbangkan kasus yang diajukan oleh partai oposisi Pheu Thai. Partai ini berpendapat, ia seharusnya mengundurkan diri bulan lalu.
Pengadilan harus memutuskan apakah delapan tahun harus mencakup waktu Prayut sebagai pemimpin junta yang dia lantik setelah menggulingkan pemerintah Pheu Thai.
Beberapa pendukungnya mengatakan bahwa delapan tahun harus dihitung setelah 2017, ketika konstitusi baru mulai berlaku, atau bahkan dari 2019, ketika pemilihan diadakan dan parlemen baru memilihnya untuk memimpin pemerintahan koalisi.
Masalah jabatan adalah salah satu dari banyak upaya oposisi untuk menurunkan pensiunan jenderal itu. Upaya ini termasuk empat mosi kecaman parlemen, kasus konflik kepentingan atas penggunaan kediaman militer yang berkelanjutan, dan protes berbulan-bulan yang menantang kepemimpinannya dan monarki.
Setidaknya dua kelompok anti-pemerintah berencana untuk berkumpul di kawasan pusat bisnis Bangkok pada hari Jumat saat pengadilan membacakan putusannya. Sementara polisi mengatakan, 300 personel akan dikerahkan di sekitar pengadilan.
Juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mendesak masyarakat untuk menghormati putusan yang katanya akan menjernihkan segala ketidakpastian. "Perdana menteri siap menerima putusan MK apapun itu," kata Anucha dilansir dari Channel News Asia.
Pemilihan perdana menteri di Thailand dijadwalkan paling lambat 7 Mei tahun depan. Keputusan hari ini akan menentukan jika Prayut dapat menjadi perdana menteri lagi atau tidak.
Jika pengadilan memutuskan bahwa Prayut mencapai tonggak sejarah delapan tahun bulan lalu, parlemen harus memilih perdana menteri baru dari lima kandidat yang kalah dari pemungutan suara DPR 2019.
"Putusan pengadilan akan menentukan masa depan Prayut," kata Titipol Phakdeewanich, dekan fakultas ilmu politik di Universitas Ubon Ratchathani.
"Partai-partai politik yang bersiap untuk pemilu ingin tahu apakah Prayut dapat mencalonkan diri lagi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
