“Saya akan selalu mengingatkan (semua orang, terutama yang di Pahang), bahwa masjid tidak boleh dicampur dengan unsur politik sama sekali,” kata raja yang juga penguasa negara Pahang itu saat meresmikan Masjid Ar-Razzaq di Melaka, seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat 7 April 2023.
Sultan Abdullah menambahkan, kerukunan masjid harus dijaga oleh seluruh umat Islam, bukan hanya para pemimpin.
“Kami tidak ingin institusi masjid menjadi tempat kami terpecah belah. Kita semua harus memutuskan bahwa kerukunan masjid akan dijaga oleh kita umat Islam. Bukan hanya para pemimpin, tetapi yang lebih penting adalah jemaah masjid,” katanya.
Dalam keterangannya, raja juga menegaskan bahwa masjid perlu menjadi lembaga yang cukup suci, mulia dan dihormati, serta menjadi teladan bagi agama lain.
Pidato raja muncul setelah serangkaian larangan di beberapa negara bagian Malaysia yang mencegah politisi berpidato di masjid.
Larangan muncul
Pada 2 Maret, penguasa Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin melarang politisi menyampaikan ceramah dan khotbah agama di masjid dan surau (ruang doa kecil) di negara bagian tersebut.Dewan Adat Islam dan Adat Melayu (MAIDAM) Terengganu menekankan bahwa masjid dan surau tidak boleh disalahgunakan untuk menimbulkan keresahan, keresahan, atau perselisihan di antara masyarakat. Dan ini termasuk kegiatan atau program yang ada unsur politiknya, kata dewan.
Meski dilarang, presiden Parti Islam Se-Malaysia (PAS) Abdul Hadi Awang dilaporkan terus memberikan ceramah agama di negara bagian tersebut.
Menurut The Star, dia mengatakan bahwa tidak ada salahnya politisi Muslim menyampaikan khotbah di masjid atau di musala karena penting bagi pemimpin untuk berbicara tentang berbagai hal termasuk politik.
“Kita harus mengerti ketika kita berbicara tentang Islam, kita tidak dapat memisahkan politik dari agama,” sebut Abdul Hadi.
“Bahkan Nabi Muhammad berbicara tentang politik dalam khotbahnya. Tidak ada yang salah dan kami memiliki kewajiban untuk membicarakannya,” kata Abdul Hadi seperti dikutip The Star.
Pada 7 Maret, negara bagian Perak juga menerapkan larangan politisi untuk berceramah di masjid dan musala.
Menurut New Straits Times, Direktur Departemen Agama Islam Perak Harith Fadzilah Abdul Halim mengatakan bahwa di antara mereka yang dilarang mengajar dan berceramah di masjid dan musala termasuk anggota parlemen, anggota majelis negara bagian dan individu yang memegang jabatan di partai politik mana pun.
Di Johor, Putra Mahkota negara bagian Tunku Ismail -,yang merupakan ketua Dewan Agama Islam,- pada 18 Januari memerintahkan bahwa selain larangan pembicaraan keagamaan di masjid, semua kegiatan yang melibatkan wacana keagamaan serta pembicara yang terlibat harus terlebih dahulu disetujui oleh lembaga keagamaan yang bersangkutan.
Di Selangor, Dewan Agama Islam (MAIS) negara pada tahun 2021 mencabut sertifikat pengajaran Islam para aktivis politik karena khawatir sertifikat mereka akan disalahgunakan untuk menguntungkan partai politik.
Bulan lalu, penguasa Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah juga mengeluarkan peringatan bahwa masjid dan surau tidak boleh digunakan untuk platform politik.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
